Sebelumnya
Pemerintah melalui Kemendikdasmen berencana mewajibkan pelajaran bahasa Inggris bagi siswa sekolah dasar (SD). Bagaimana pendapat Anda?
Pemerintah jangan asal mewajibkan kebijakan tersebut untuk semua sekolah. Harus dilihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan masing-masing sekolah. Jika dipaksakan berlaku secara nasional tanpa kesiapan dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan ini justru akan sia-sia.
Mengapa Anda berpandangan demikian?
Persoalan paling krusial dalam sistem pendidikan kita bukan semata-mata kekurangan guru secara nasional, melainkan ketimpangan mutu dan distribusi guru yang masih akut.
Baca juga : Lalu Hadrian Irfani: Kemampuan Bahasa Menjadi Hal Penting
Mengapa kebijakan ini tidak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah?
Sekolah-sekolah di kota besar mungkin memiliki ketersediaan guru yang lebih baik dan mudah mengakses pelatihan, baik secara daring maupun luring.
Namun, bagaimana dengan SD di luar perkotaan atau sekolah-sekolah di wilayah pinggiran? Di sana, jangankan memiliki guru bahasa Inggris, guru kelas saja masih banyak yang berstatus non-ASN dengan gaji di bawah standar.
Karena itu, Pemerintah harus melihat kondisi riil setiap sekolah sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh.
Baca juga : DPR Minta BSSN Perkuat Ketahanan Siber Nasional
Kemendikdasmen berencana melatih 100.000 guru untuk menunjang kebijakan tersebut. Apakah langkah ini cukup?
Kemendikdasmen tidak boleh berpuas diri hanya dengan mencetak sertifikat kelulusan pelatihan bagi 100.000 guru. Pelatihan tanpa kerangka penjaminan mutu (quality assurance) hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.
Karena itu, harus ada teori perubahan dan mekanisme penjaminan mutu yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Apa catatan JPPI terhadap rencana pelatihan 100.000 guru tersebut?
Baca juga : Usulan Pemakzulan Gibran Dibawa Ke Paripurna Hari Ini
JPPI mendukung prioritas peningkatan kompetensi guru. Namun, Pemerintah juga tidak boleh melupakan pekerjaan rumah terkait kesejahteraan guru. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 13 November 2026 dengan judul "Pemerintah Wacanakan Bahasa Inggris Jadi Mata Pelajaran Wajib Di SD, Ubaid Matraji: Pemerintah Jangan Asal Mewajibkan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.