Sebelumnya
Bagaimana pandangan Anda terhadap wacana dan usulan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah?
Menurut saya, wacana obligasi daerah perlu dilihat dalam konteks kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Jika Pemerintah Pusat tidak memangkas TKD, kebutuhan daerah untuk mencari alternatif pembiayaan melalui utang tentu tidak sebesar sekarang. Jangan sampai kebijakan fiskal Pemerintah Pusat justru mendorong pemerintah daerah menanggung beban pembangunan melalui utang. Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai upaya mencari sumber pembiayaan alternatif bagi daerah.
Jika obligasi daerah diatur melalui undang-undang, apa dampak yang mungkin ditimbulkan bagi daerah?
Obligasi daerah memiliki dua sisi. Di satu sisi, instrumen ini dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan infrastruktur produktif. Namun, di sisi lain, obligasi daerah juga berpotensi menjadi instrumen politisasi anggaran.
Baca juga : Firman Soebagyo: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Mandiri
Bisa dijelaskan lebih jauh mengenai potensi politisasi anggaran tersebut?
Misalnya, kepala daerah dan DPRD bisa terdorong memilih proyek-proyek yang bercorak pencitraan dan menguntungkan kepentingan elektoral. Sementara itu, kewajiban pembayaran utangnya justru diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.
Selain itu, dampaknya juga berkaitan dengan persoalan keadilan fiskal. Daerah dengan kapasitas ekonomi dan fiskal yang kuat akan lebih mudah mengakses obligasi daerah. Sebaliknya, daerah miskin dengan kapasitas fiskal rendah berpotensi semakin tertinggal.
Apa dampaknya terhadap pembangunan dan kesenjangan antardaerah?
Baca juga : DPR Targetkan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional
Akibatnya, instrumen pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan justru berpotensi memperlebar kesenjangan antardaerah. Daerah yang sudah memiliki kapasitas fiskal kuat akan semakin mudah mengembangkan pembangunan, sedangkan daerah yang lemah justru kesulitan mengakses sumber pembiayaan tersebut.
Jika RUU Obligasi Daerah tetap dilanjutkan, apa saja yang harus diperhatikan Pemerintah?
Menurut saya, jika RUU Obligasi Daerah tetap didorong, regulasinya tidak boleh sekadar mengatur mekanisme penerbitan dan pembayaran utang. Harus ada pembatasan penggunaan dana, transparansi, pengawasan publik, serta analisis yang ketat terhadap kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, harus ada jaminan bahwa kewajiban pembayaran utang tidak mengorbankan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat. Jangan sampai daerah terlalu terbebani oleh kewajiban utang sehingga anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat justru berkurang.
Baca juga : Pemerintah Siap Perluas Akses Pasar Ke Uni Eropa
Lalu, apa solusi yang sebaiknya ditempuh Pemerintah untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah?
Solusi yang lebih progresif menurut saya adalah membangun skema pembiayaan pembangunan daerah berbasis gotong royong fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 19 November 2026 dengan judul "Golkar Inisiasi UU Obligasi Daerah, Apa Urgensi, Manfaat & Risikonya? Badiul Hadi: Jangan Membebani Pemerintah Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.