RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama pelaku industri mengakui sektor pertambangan nasional tengah menghadapi dua tantangan utama, yakni risiko geopolitik akibat perang dan tekanan regulasi. Kondisi ini mendorong perlunya kebijakan relaksasi produksi tambang.
Peningkatan produksi mineral dan batubara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, mengatakan kondisi global saat ini bergerak tidak stabil dan sulit diprediksi.
“Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya itu sudah kita tidak ketahui dan enggak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” katanya dalam Diskusi Peran Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Peningkatan Produksi dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global, Rabu (8/4).
Rita mengungkapkan, sektor minerba kini berada dalam pusaran dinamika global yang menantang, termasuk keterbatasan bahan baku pendukung dan kebutuhan energi.
“Kita berada pada kondisi di mana critical mineral menjadi sangat penting, semua saling berebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, gangguan rantai pasok global menunjukkan kepemilikan sumber daya saja tidak cukup tanpa dukungan komponen lain.
Meski demikian, Indonesia masih berada pada posisi strategis karena kekayaan sumber daya alam, sejalan dengan kebijakan ketahanan energi dan hilirisasi.
“Kalau kita tidak punya sumber daya energi, ketahanan energi kita berarti rapuh sekali. Kita akan sangat tergantung pada negara lain,” ujarnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan pengendalian produksi melalui kebijakan RKAB.
Baca juga : Optimalisasi Logistik, Strategi SERA Perkuat Daya Saing Ekonomi
“Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” kata Rita.
Menurut dia, pendekatan yang digunakan adalah value over volume. Evaluasi menunjukkan peningkatan volume produksi tidak selalu sejalan dengan penerimaan negara.
“Volume ketika kita memproduksi banyak itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan negara yang bisa kita hasilkan,” ujarnya.
Produksi berlebih juga berpotensi menimbulkan kelebihan pasokan (oversupply) yang menekan harga komoditas. Karena itu, pemerintah mengubah skema RKAB dari tiga tahunan menjadi tahunan untuk mengendalikan pasokan lebih terukur.
Selain itu, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) tetap menjadi prioritas sebelum ekspor.
“Untuk domestic market obligation, kita semua harus taat. Kita harus penuhi dengan jalan itu kita bisa bertahan,” tegas Rita.
Sementara itu, Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Bidang Komunikasi yang juga Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Bernandus Irmanto, mengatakan risiko merupakan hal wajar dalam dunia usaha. Salah satu tantangan industri nikel adalah pasokan bahan baku penunjang seperti sulfur untuk proses High Pressure Acid Leach (HPAL) dalam menghasilkan asam sulfat.
“Masalahnya kalau pun punya uang untuk membeli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?” ujar Bernadus.
Kondisi tersebut mendorong pelaku industri melakukan diversifikasi sumber bahan baku, termasuk memanfaatkan alternatif seperti pirit dan limbah industri berupa phosphogypsum.
Selain itu, industri nikel juga menghadapi tantangan keberlanjutan, terutama tingginya ketergantungan pada bahan bakar minyak seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel.
Baca juga : Bamsoet: Pancasila Harus Jadi Strategi Hadapi Tekanan Geopolitik Global
Untuk mengatasinya, perusahaan mulai mengkaji teknologi ramah lingkungan, termasuk elektrifikasi kendaraan tambang, meski implementasinya masih menghadapi kendala produktivitas.
Di sisi lain, hilirisasi tetap menjadi arah utama industri. Namun, hilirisasi membutuhkan dukungan investasi dan teknologi yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri, khususnya China, sehingga menambah kompleksitas risiko geopolitik.
Bernadus juga menekankan pentingnya kepastian pasokan nikel bagi investor, terutama untuk proyek yang akan mulai beroperasi pada kuartal III-2026.
“Kami berharap bisa terpenuhi sesuai kapasitas, saat ini baru diberikan kuota 30 persen,” ujarnya.
Kenaikan harga nikel juga berpotensi memengaruhi daya saing industri baterai berbasis nikel di tengah persaingan dengan teknologi Lithium Iron Phosphate (LFP).
“Kalau kita mengendalikan supply, kan harapannya demand tetap, sehingga harga naik. Tapi begitu supply kita kendalikan, demand turun, harga juga tidak akan baik,” katanya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai komoditas dan keberlanjutan permintaan agar nikel tetap relevan sebagai motor transisi energi.
“Jangan sampai kita berharap naik, tapi malah membunuh mimpi bahwa nikel itu akan jadi motor besar penggerak transisi energi,” ujar Bernadus.
Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi Sutarso, menilai pengendalian atau pemangkasan produksi yang dilakukan mendadak akan berdampak besar bagi industri.
“Multiplier effect-nya besar sekali. Tidak hanya sekadar hitung-hitungan penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saja,” ujar Priyadi.
Baca juga : Warga Teheran Tetap Nikmati Kopi Di Cafe
Dampak tersebut, antara lain pada tenaga kerja. Bahkan, sudah ada rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan kontraktor tambang seiring rencana pemangkasan produksi dalam RKAB.
“Pada umumnya kan industri batu bara ini menggunakan jasa kontraktor. Ini sharing risiko,” katanya.
Priyadi menambahkan, industri pertambangan juga berperan membuka keterisolasian daerah. Karena itu, kebijakan perlu mempertimbangkan dampak secara integratif.
“Ini supaya juga menjadi kajian secara integratif dalam pengambilan keputusan, terutama tidak mendadak mengambil keputusan seperti terkait RKAB,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan ekspor batu bara yang pernah berubah mengikuti dinamika harga global.
Tahun ini, perang turut mendorong kenaikan harga batu bara, tetapi pasokan minyak menjadi kendala operasional, terutama untuk alat berat seperti ekskavator yang masih menggunakan solar.
“Kalau dump truknya, mungkin sudah banyak yang menggunakan electric vehicle (EV). Dan ada beberapa produk yang bisa cepat mengadakan EV ini,” katanya.
Selain itu, sejumlah perusahaan tambang membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mendukung kebutuhan energi sendiri.
Namun, Priyadi mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak luas di daerah.
“Karena itu, tadi yang mungkin belum dihitung adalah multiplier efeknya di daerah. Saya khawatirnya terjadi ketidakstabilan. Karena banyak daerah tambang yang tinggi pendapatan asli daerah (PAD)-nya tergantung dari batubara,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.