RM.id Rakyat Merdeka - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mewajibkan produsen asing yang ingin menggarap proyek perkeretaapian di Indonesia, bermitra dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Kebijakan ini menjadi bagian dari konsolidasi kedua perusahaan untuk memperkuat industri manufaktur perkeretaapian nasional.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan membangun industri perkeretaapian dalam negeri. Langkah ini sekaligus memperkuat penguasaan teknologi dan kemampuan manufaktur nasional.
“Jangan sampai kita mengimpor produk secara utuh. Impor kereta dalam bentuk jadi tidak boleh. Apabila ada prinsipal dari luar negeri yang tertarik dengan pasar kita, mereka harus bekerja sama dengan INKA,” tegas Bobby di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Bobby, kolaborasi dengan produsen internasional diarahkan untuk mempercepat penguasaan keahlian rekayasa manufaktur oleh tenaga kerja terampil dalam negeri.
“Kalau kita punya komitmen kuat untuk membangun industri dalam negeri, maka jangan sampai kita mengimpor ‘as it is’ atau CBU (Completely Built Up),” tegasnya.
Selain penguasaan teknologi, KAI juga menyoroti persoalan keuangan dan operasional yang selama ini membebani PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
Bobby mengungkapkan, KAI telah melakukan pemeriksaan mendalam selama beberapa bulan terakhir untuk mengidentifikasi berbagai hambatan. Di antaranya, kondisi ekuitas INKA yang negatif dan kerugian perusahaan.
“Dan saya sendiri yang memimpin proses tersebut,” katanya.
Ia berharap, penggabungan INKA ke dalam KAI dapat memperbaiki kondisi keuangan, arus kas, dan rantai pasok perusahaan.
Baca juga : Pastikan, Peserta Didik Bebas Pungutan 100 Persen
“Insya Allah, ketika INKA bergabung dengan KAI, kondisi keuangan dalam pembukuan akan jauh lebih baik, kondisi kas juga akan jauh lebih baik, begitu pula rantai pasoknya,” yakinnya.
Saat ini, konsolidasi kedua perusahaan memasuki tahap penyelesaian perjanjian jual beli saham bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
KAI menargetkan, kesepakatan tersebut diumumkan pada pekan yang sama dengan penyampaian kebijakan. Konsolidasi INKA ke bawah KAI tetap direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Dari sisi operasional, Direktur Pengelolaan Sarana KAI Heru Kuswanto mengatakan, perusahaan juga mengoptimalkan fasilitas perawatan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan kereta penumpang.
Salah satunya melalui modifikasi 30 kereta di Balai Yasa Manggarai, Jakarta. Sebanyak 10 kereta telah selesai dimodifikasi dan berada di Yogyakarta. Selanjutnya, 10 kereta ditargetkan keluar pada 25 November. Sementara 10 kereta lainnya ditargetkan selesai sebelum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Peningkatan fasilitas sarana juga dilakukan di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera. Modifikasi mencakup peremajaan kursi kabin, penataan pencahayaan, dan peningkatan fasilitas pendingin udara.
“Kenaikan pelayanan tidak hanya di Jawa, tapi juga Sumatera. Beberapa kereta, terutama di Sumsel (Sumatera Selatan) sudah ditingkatkan,” katanya.
Heru menambahkan, pengujian dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memastikan rancangan interior kereta memenuhi standar kelayakan. Peningkatan mutu sarana tersebut juga diharapkan memperkuat penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sebelumnya, manajemen KAI menyampaikan target pemenuhan 23 rangkaian kereta (trainset) baru dalam dua hingga tiga tahun. Dari jumlah tersebut, delapan trainset menjadi kebutuhan mendesak.
Baca juga : Malangnya Carrick Dimakzulkan
KAI juga membuka fleksibilitas skema produksi melalui INKA dengan tetap melibatkan industri dalam negeri.
Direktur Utama INKA Bambang Jatmika menyambut baik rencana pemenuhan 23 trainset Kereta Rel Listrik (KRL) baru melalui INKA. Menurutnya, kebutuhan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkuat ekosistem industri perkeretaapian nasional.
“Kami sangat antusias menyambut kebutuhan sarana ini, juga berkomitmen menyelesaikan produksi sarana sesuai dengan kebutuhan PT KAI Commuter Indonesia,” ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
INKA selanjutnya akan berkoordinasi dengan KAI dan PT KAI Commuter Indonesia (KAI Commuter). Koordinasi mencakup penyelarasan kebutuhan teknis, perencanaan produksi, dan jadwal pemenuhan sarana.
Saat ini, rangkaian KRL ke-9 (Trainset 9) memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing) di fasilitas INKA Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya, rangkaian tersebut dirakit di Banyuwangi, Jawa Timur.
Sementara itu, rangkaian KRL kedelapan produksi INKA tengah menjalani uji coba dinamis bersama KAI Commuter dan DJKA. Pengujian ini menjadi bagian dari proses penyiapan sarana sebelum digunakan untuk pelayanan.
Bambang mengatakan, masukan dari operator menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan produk dan proses kerja. INKA juga mengacu pada standar dalam Peraturan Menteri Perhubungan untuk memastikan sarana aman dan nyaman.
“Pembenahan kualitas akan terus diarahkan pada pengendalian mutu selama proses produksi, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengujian bersama operator,” katanya.
Bukan Obat Mujarab
Terpisah, Pengamat Perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan Joni Martinus mengatakan, konsolidasi INKA ke dalam KAI diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan manufaktur tersebut.
Baca juga : Denada Puas Jalani Oplas Bokong
Namun, proses konsolidasi harus dikelola secara hati-hati agar tidak sekadar memindahkan beban INKA kepada KAI.
“Rencana konsolidasi ini memang langkah yang logis dan diperlukan. Tetapi, bukan obat mujarab yang otomatis menyelesaikan semua masalah INKA,” tegas Joni kepada Rakyat Merdeka, Kamis (12/11/2026).
Joni juga menyoroti rencana KAI yang mewajibkan produsen asing menggandeng INKA. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesiapan teknologi (Technology Readiness Level), kesiapan manufaktur (Manufacturing Readiness Level), dan kesiapan industri (Industrial Readiness Level).
“Hal ini juga harus diantisipasi dengan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kesan proteksi yang berlebihan,” ingatnya.
Menurut Joni, selama ini INKA merupakan perusahaan manufaktur yang berorientasi pada proyek, rekayasa, dan produksi. KAI pun menargetkan INKA menjadi perusahaan manufaktur yang mandiri dan berdaya saing dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Target tersebut, kata Joni, perlu dijabarkan ke dalam sasaran tahunan yang terukur. Indikatornya antara lain peningkatan TKDN, pengurangan cacat produksi, ketepatan waktu pengiriman, dan penurunan biaya produksi. “Sehingga, tidak sekadar melakukan konsolidasi semata,” katanya.
Joni juga berharap, pengawasan kualitas produksi INKA tetap dilakukan melalui audit independen meskipun nantinya telah terkonsolidasi dengan KAI.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.