RM.id Rakyat Merdeka - Memaknai Pernyataan Bahlil Lahadalia “Kita Tidak Boleh Diintervensi oleh Siapa Pun”
Ada saatnya sebuah pernyataan seorang menteri tidak cukup dibaca dari sudut pandang kementerian yang dipimpinnya. Ada kalanya satu kalimat yang lahir dalam konteks kebijakan sektoral sesungguhnya mengandung pesan politik, diplomatik, bahkan strategis yang jauh lebih besar.
Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 11 September 2026 tentang pembelian minyak mentah dari Rusia adalah salah satunya.
Ketika menjelaskan keputusan pemerintah tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pembelian crude oil Rusia merupakan bagian dari kerja sama government to government yang kemudian dilanjutkan melalui mekanisme government to business. Pemerintah, katanya, harus menentukan prioritas sumber minyak yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia, sepanjang tidak menabrak aturan dan secara ekonomi menguntungkan.
Kemudian muncul sebuah kalimat yang menurut saya penting untuk dibaca lebih dalam: *Saya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan lain, apalagi kedaulatan bangsa kita tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif.* Pernyataan itu terkonfirmasi disampaikan Bahlil ketika menjelaskan realisasi pembelian minyak Rusia yang disebutnya telah mulai berjalan.
Bagi saya, kalimat tersebut bukan sekadar penjelasan tentang dari negara mana Indonesia membeli minyak. Ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental.
Dalam perspektif ilmu hubungan internasional, inilah salah satu prinsip tertua sekaligus paling menentukan dalam perilaku suatu negara. Pemerintahan boleh berganti, konstelasi dunia dapat berubah, sahabat dan mitra dapat berkembang, tetapi negara mempunyai kewajiban permanen untuk menjaga kepentingan rakyat, kedaulatan, keamanan, kesejahteraan serta keberlangsungan hidup bangsanya. Karena itulah, dalam setiap kebijakan strategis:Kepentingan nasional harus berada di atas segala-galanya.
Kita sedang hidup dalam suatu fase perubahan geopolitik yang sangat cepat. Dunia tidak lagi sederhana.
Kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok terus berlangsung. Rusia tetap merupakan kekuatan besar dengan sumber daya energi dan kemampuan strategis yang tidak dapat diabaikan. Eropa menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi. Timur Tengah terus menjadi pusat dinamika energi dan konflik. Pada saat bersamaan, negara-negara Selatan Global semakin berani menuntut ruang yang lebih besar dalam tata dunia.
BRICS berkembang, G20 tetap penting, ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Berbagai kekuatan menengah mulai memiliki pengaruh lebih besar.
Dalam situasi semacam ini, tekanan terhadap suatu negara untuk menentukan “berada di kubu mana” hampir pasti semakin kuat. Tetapi pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab dengan memilih satu pihak dan meninggalkan pihak lainnya.
Indonesia mempunyai jalan sendiri, Indonesia lahir dengan tradisi politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas bukan berarti tidak mempunyai sikap. Aktif bukan berarti mengikuti semua pihak.
Baca juga : Prabowo–Putin Semakin Akrab Bukti Kemajuan Indonesia-Rusia
Bebas berarti Indonesia mempunyai kemerdekaan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasionalnya. Aktif berarti Indonesia tidak menjadi penonton, melainkan mengambil bagian dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, keadilan serta kerja sama internasional.
Menteri Luar Negeri Sugiono pada Jakarta Geopolitical Forum 2026 kembali menegaskan relevansi prinsip itu. Di tengah fragmentasi dan rivalitas strategis, politik bebas aktif memberi Indonesia ruang untuk menentukan sikap secara mandiri tanpa terseret ke dalam blok-blok eksklusif, sembari terus memperluas ruang strategisnya.
Di sinilah pernyataan Bahlil harus ditempatkan. Pembelian minyak dari Rusia jangan dibaca secara dangkal seolah-olah Indonesia sedang menggeser orientasi politik luar negerinya menjadi “pro-Rusia”.
Itu pembacaan yang terlalu sederhana. Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat. Indonesia mempunyai hubungan strategis dengan Tiongkok. Indonesia bermitra dengan Jepang dan Korea Selatan. Indonesia mempunyai hubungan ekonomi yang luas dengan Uni Eropa. Indonesia mempunyai kedekatan historis dan strategis dengan negara-negara Timur Tengah. Dan Indonesia juga mempunyai hak untuk memperluas kerja sama dengan Federasi Rusia.
Semua itu dapat berjalan bersamaan. Mengapa? Karena pusat gravitasinya bukan Washington. Bukan Moskow. Bukan Beijing. Bukan Brussels. Pusat gravitasinya adalah Jakarta.
Yang harus menjadi pertanyaan bukan: “Apakah negara A menyukai keputusan Indonesia?” Pertanyaan yang tepat adalah: Apakah keputusan tersebut bermanfaat bagi Indonesia, tidak melanggar hukum yang mengikat Indonesia, memperkuat ketahanan nasional, serta melindungi kepentingan rakyat Indonesia? Kalau jawabannya ya, maka pemerintah mempunyai kewajiban mempertimbangkannya secara serius. Itulah kedaulatan.
Dari Mohammad Hatta hingga Prabowo Subianto
Kita sesungguhnya mempunyai fondasi sejarah yang sangat kuat. Pada 1948, ketika dunia mulai terbelah dalam rivalitas kekuatan besar, Mohammad Hatta telah meletakkan dasar pemikiran bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadi objek yang sekadar mengikuti tarikan kekuatan internasional.
Indonesia harus menjadi subjek. Indonesia harus menentukan jalannya sendiri. Semangat itulah yang kemudian dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif. Puluhan tahun kemudian, substansi tantangannya kembali muncul dalam bentuk yang berbeda.
Jika dahulu dunia mengenal rivalitas dua blok besar, hari ini kita menghadapi kompetisi multipolar yang jauh lebih kompleks: geopolitik energi, perang dagang, kontrol teknologi, rantai pasok, mata uang, mineral kritis, pangan, keamanan maritim sampai perebutan pengaruh diplomatik.
Presiden Prabowo Subianto menghadapi dunia seperti itu. Karena itu diplomasi Indonesia hari ini membutuhkan keluwesan, keberanian dan kemampuan menjaga keseimbangan. Bukan keseimbangan dalam arti tidak mempunyai pendirian. Tetapi keseimbangan yang memungkinkan Indonesia mengatakan: kami bersahabat dengan semua, tetapi keputusan mengenai kepentingan Indonesia tetap berada di tangan Indonesia.
Minyak dan Kedaulatan Negara
Dalam percakapan sehari-hari, minyak mungkin terlihat sebagai persoalan perdagangan: membeli, menjual, menentukan harga dan mengatur pasokan.
Dalam hubungan internasional, persoalannya jauh lebih besar. Energi adalah unsur kekuatan negara. Energi menggerakkan kendaraan. Energi menjalankan industri. Energi menentukan biaya logistik. Energi berpengaruh terhadap harga barang. Energi berkaitan dengan inflasi. Energi bahkan dapat menentukan stabilitas sosial dan politik suatu negara.
Baca juga : Bebas Aktif Dan Strategi Akal Sehat Diplomasi
Maka ketahanan energi adalah bagian dari national security. Negara yang mempunyai kemampuan menjamin kebutuhan energinya memiliki ruang gerak yang lebih besar daripada negara yang seluruh hidup ekonominya dapat terguncang setiap kali terjadi krisis di luar negeri. Itulah sebabnya diversifikasi sumber energi merupakan tindakan strategis.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 sendiri secara eksplisit mengatur pengadaan minyak bumi, BBM dan LPG untuk ketahanan energi nasional guna menjamin ketersediaan bagi masyarakat dan industri serta keandalan pasokan dari dalam maupun luar negeri.
Dengan demikian, pembelian crude tidak boleh dibaca hanya sebagai transaksi komersial. Ia harus ditempatkan dalam kerangka lebih besar. bagaimana negara menjamin energi untuk rakyatnya ketika dunia tidak sedang baik-baik saja.
Dari Diplomasi Presiden Menjadi Manfaat untuk Rakyat
Ada dimensi lain yang menurut saya juga penting. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo pada April 2026 mengungkapkan adanya komitmen pasokan hingga 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, yang dikaitkan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin. Angka itu perlu dipahami sebagai komitmen pasokan yang dapat dimanfaatkan Indonesia, bukan berarti seluruh volume tersebut telah sekaligus masuk ke Indonesia.
Di sinilah kita melihat makna penting diplomasi kepala negara. Diplomasi tidak boleh berhenti pada pertemuan. Tidak boleh selesai pada jabat tangan. Tidak cukup hanya dengan foto kenegaraan, komunike bersama dan jamuan resmi. Diplomasi yang efektif harus bisa dikonversi menjadi kepentingan nasional.
Hubungan politik harus menghasilkan peluang ekonomi. Hubungan ekonomi harus memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional harus memberi manfaat kepada rakyat.
Dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin, kemudian komitmen antarpemerintah, regulasi, mekanisme pelaksanaan hingga masuknya pasokan energi, kita dapat melihat bagaimana diplomasi seharusnya mempunyai deliverables. Inilah diplomasi yang bekerja.
Tidak Boleh DiintervensiBukan Bermakna Anti-Siapa Pun
Kita juga harus berhati-hati memberikan makna pada kata “intervensi”. Menolak intervensi tidak berarti Indonesia bermusuhan dengan negara tertentu. Menolak intervensi juga bukan berarti mengabaikan hukum internasional. Apalagi berarti pemerintah dapat membuat keputusan tanpa perhitungan. Justru sebaliknya.
Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kemampuan menghitung konsekuensi tindakannya secara matang. Transaksi minyak internasional melibatkan sistem perbankan, perusahaan pelayaran, asuransi, sistem pembayaran, kontrak, pelabuhan dan berbagai yurisdiksi. Artinya, keberanian politik harus berjalan bersama kecermatan hukum dan profesionalisme ekonomi. Prinsipnya tidak boleh menjadi:
Karena kita berdaulat, kita bebas melakukan apa saja. Yang tepat adalah: Karena kita berdaulat, keputusan dibuat sendiri berdasarkan kepentingan nasional, dengan tetap memperhatikan hukum, tata kelola, keekonomian serta kewajiban internasional Indonesia.
Inilah kematangan sebuah negara. Kedaulatan tidak sama dengan kecerobohan. Kemandirian tidak sama dengan isolasi. Politik bebas aktif juga tidak berarti bebas tanpa aturan.
Strategic Autonomy Indonesia
Dalam diskursus hubungan internasional kontemporer terdapat istilah strategic autonomy. Secara sederhana, istilah ini menggambarkan kemampuan sebuah negara mengambil keputusan strategis tanpa ketergantungan berlebihan atau tekanan dari kekuatan lain. Indonesia sesungguhnya memiliki tradisi panjang menuju konsep tersebut.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Misi Delegasi Partai Golkar ke Tiongkok Sangat Strategis
Dengan penduduk lebih dari seperempat miliar jiwa, posisi geografis yang menghubungkan dua samudra dan dua benua, kekayaan sumber daya alam, kekuatan ekonomi yang besar, kepemimpinan di ASEAN, keanggotaan G20 serta partisipasi dalam BRICS dan berbagai forum multilateral, Indonesia bukan negara yang layak diperlakukan hanya sebagai pengikut.
Indonesia mempunyai bobot. Karena itu Indonesia harus mempunyai suara. Dan karena Indonesia mempunyai suara, Indonesia harus berani menggunakannya. Tetapi strategic autonomy bukan berarti menjauhkan diri dari dunia. Justru sebaliknya. Indonesia harus memperluas sebanyak mungkin mitra. Semakin banyak pintu kerja sama yang dimiliki, semakin luas pilihan strategis Indonesia. Inilah yang disebut diversifikasi diplomasi. Kita tidak menggantungkan seluruh harapan pada satu pusat kekuatan. Kita membangun banyak jembatan.
Kepentingan Rakyat sebagai Ukuran
Saya tertarik dengan bagian lain dari pernyataan Bahlil:Saya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan lain. Inilah sesungguhnya inti dari seluruh perdebatan.
Politik luar negeri pada akhirnya bukan kegiatan elitis yang hanya berlangsung di ruang konferensi internasional. Diplomasi harus mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia. Ketika diplomasi membantu memastikan minyak tersedia, rakyat merasakan manfaatnya. Ketika diplomasi membuka pasar ekspor, pekerja Indonesia memperoleh manfaatnya. Ketika diplomasi menghadirkan investasi, lapangan kerja dapat tercipta. Ketika diplomasi mampu menjaga perdamaian, rakyat dapat hidup dengan aman.
Karena itu keberhasilan diplomasi tidak cukup dinilai dari seberapa banyak pertemuan dilakukan, tetapi seberapa jauh kepentingan rakyat diperjuangkan. Itulah makna national interest yang sesungguhnya. Kepentingan nasional bukan slogan untuk membenarkan segala tindakan. Kepentingan nasional adalah amanat agar seluruh instrumen negara—politik, ekonomi, pertahanan, diplomasi dan energi—bekerja untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Indonesia Memilih Indonesia
Kita perlu mempunyai kepercayaan diri sebagai bangsa besar. Jika membeli minyak dari Rusia menguntungkan kepentingan nasional, sesuai hukum dan memperkuat ketahanan energi, Indonesia berhak melakukannya. Jika pada kesempatan lain kerja sama dengan Amerika Serikat memberikan manfaat besar kepada bangsa, kita lakukan. Jika investasi Tiongkok bermanfaat, transparan dan sesuai kepentingan Indonesia, kita manfaatkan. Jika teknologi Jepang, Korea Selatan, Eropa, Timur Tengah atau negara mana pun memberikan nilai tambah, kita sambut. Itulah Indonesia.
Bersahabat tanpa kehilangan kedaulatan. Bekerja sama tanpa menyerahkan kemerdekaan mengambil keputusan. Membuka diri terhadap dunia tanpa memberikan hak veto kepada negara lain atas kepentingan Republik Indonesia. Karena itu kalimat Bahlil, Kita tidak boleh diintervensi oleh siapa pun patut dibaca bukan sebagai keberpihakan kepada satu negara tertentu. Ia harus dibaca sebagai pengingat mengenai posisi Indonesia dalam sistem internasional: kita bukan objek. Kita adalah negara berdaulat. Kita mempunyai kepentingan nasional. Kita mempunyai hak menentukan mitra. Kita mempunyai hak menentukan jalan. Dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Bila kemudian muncul pertanyaan dari berbagai penjuru dunia:
Indonesia sebenarnya memilih siapa?Indonesia memilih Kepentingan Nasional Di Atas Segala-galanya.
Oleh: Prof. Ali Mochtar Ngabalin
Visiting Professor Hubungan Internasional Tomsk State University (TSU) Siberia Rusia
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.