RM.id Rakyat Merdeka - Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengalami kenaikan di Jakarta. Untuk menanggulangi makin banyaknya pengangguran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan pelatihan kerja kepada para korban PHK.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), selama Januari-Juni 2024 menyebut, jumlah pekerja terkena PHK sebanyak 32.064 pekerja. Angka ini naik 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.
Dari jumlah itu, 7.469 di antaranya berasal dari perusahaan di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi dengan penyumbang terbesar korban PHK. Jumlah itu naik 994 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya 683 orang terkena PHK.
Baca juga : Buru Medali Pertamanya
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, pada Februari 2024, sebanyak 1,84 juta orang atau 36,06 persen warga Jakarta bekerja pada kegiatan informal. Angka tersebut naik 1,28 persen dibandingkan Februari 2023. Banyaknya pekerja informal menunjukkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja.
Pekerja informal ini rentan mengalami masalah sosial karena mereka tidak memiliki penghasilan yang pasti, tidak dilindungi oleh asuransi dan akan kesulitan mencari akses keuangan untuk modal ataupun mengajukan kredit.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengakui, data Kemnaker yang menyebut angka PHK di Jakarta tertinggi.
Baca juga : Veddriq Fokus Raih Medali
“Namun, berdasarkan data yang ada, mereka (korban PHK) tidak murni warga yang sudah lama tinggal di Jakarta,” kata Heru, Senin (5/8/2024).
Para korban PHK itu, lanjut Heru, memang tinggal di Jakarta tapi statusnya menumpang. Seperti numpang tinggal dengan saudaranya atau temannya sesuai dengan aturan kependudukan.
“Kan dia boleh pindah ke Jakarta. Ada sebagian yang belum dapat pekerjaan. Nah, mereka itu yang termasuk di dalam data,” ujarnya.
Baca juga : Datar Respons Edward Akbar
Meski begitu, dia berjanji akan memperhatikan para korban PHK tersebut. Pihaknya akan memberikan pelatihan kerja untuk korban PHK.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Jakarta. Pengawasan tersebut mencakup monitoring, pendataan dan validasi data tenaga kerja.
“Ini (PHK meningkat) menjadi satu pembelajaran. Dari pengawasan kita bisa ketahui perusahaan itu sehat atau tidak,” kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/8/2024).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.