RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah 100 sekolah swasta dalam program pendidikan gratis. Dengan penambahan tersebut, jumlah sekolah yang masuk program ini ditargetkan mencapai 253 sekolah.
Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M. Subki menyambut baik rencana tersebut. Termasuk, hibah kepada madrasah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan di Ibu Kota.
Dia menyebut, pemberian hibah kepada madrasah secara langsung melalui Dinas Pendidikan DKI, merupakan langkah yang belum dilakukan provinsi lain. “Jadi, ini yang pertama,” ucap Subki.
Dia berharap, program tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. “Kalau ini berhasil, tepat sasaran, bagus, pasti akan diikuti provinsi-provinsi lain,” tuturnya.
Baca juga : KAI Wajibkan Produsen Asing Menggaet INKA
Meski demikian, Subki meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengawasi secara ketat prosedur penyaluran dan penggunaan dana hibah.
Subki juga mengingatkan agar tidak ada pungutan tambahan dari pihak sekolah maupun yayasan, setelah bantuan diberikan.
Dia menegaskan, bantuan tersebut harus benar-benar membebaskan siswa dari berbagai biaya pendidikan. “Betul-betul pastikan, tidak ada lagi bayar A, B, C, D. Tak ada lagi tahan-tahan ijazah dan sebagainya,” tegasnya.
Menurut Subki, dukungan regulasi dan pengawasan diperlukan, agar dana hibah tidak sekadar tersalurkan. Tetapi juga memberi manfaat langsung bagi peserta didik. “Kami ingin memastikan, dana ini memang betul dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita,” tandasnya.
Baca juga : Malangnya Carrick Dimakzulkan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sekolah gratis.
“Pada tahap awal, ada 103 sekolah swasta gratis. Kemudian, ditambah 50 sekolah. Terakhir, kami sepakati penambahan 100 sekolah, sehingga totalnya akan menjadi 253,” kata Pram saat menghadiri peringatan Hari Santri di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Realisasi penambahan sekolah akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta karena berkaitan dengan penganggaran. Rencananya, penambahan 100 sekolah itu, terdiri dari 60 sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 Sekolah Luar Biasa (SLB).
Pram juga menyebut program pendidikan gratis telah mencakup sejumlah pondok pesantren. Ke depan, cakupannya dapat disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga : Denada Puas Jalani Oplas Bokong
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan memastikan penambahan program pendidikan gratis terealisasi tepat sasaran pada 2027. Penyaluran dana hibah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik.
Menurut Koordinator Komisi E yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, program tersebut perlu ditopang regulasi yang jelas.
Sebab, madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga memiliki mekanisme pengelolaan berbeda dengan sekolah swasta umum. “Kalau kita kasih gratis, kita juga harus bikin regulasinya,” ujar Rany, Selasa (10/11/2026). [DRS/RAA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.