Sebelumnya
Sementara itu, ada 3 wacana dan program negatif Prabowo-Gibran. Pertama, usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dengan skor minus 7,9. Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.
Kedua, Pembentukan Kabinet Jumbo dengan skor minus 6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata.
Baca juga : GAN Apresiasi 100 Hari Prabowo-Gibran, Tunjukan Keberpihakan Ke Rakyat
"Ini juga menimbulkan persepsi bahwa pengangkatan dilakukan lebih untuk membayar dukungan politik daripada memenuhi kebutuhan pemerintahan," kata Ardian.
Ketiga, Penghapusan Piutang Macet UMKM dengan skor minus 5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh.
Baca juga : Tim Transisi Pastikan 20 Ribu Aspirasi Warga Jadi Program Kerja Pramono-Rano
"Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini dianggap tidak adil bagi pelaku usaha yang selama ini memenuhi kewajiban mereka meskipun menghadapi kesulitan," paparnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.