Haji Bukan Sekadar Ibadah, Ini Soal Kekuatan Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Selama ini haji kerap diposisikan sebagai urusan rutin negara. Kuota diatur, jamaah diberangkatkan, pelayanan disiapkan, lalu mereka dipulangkan dengan selamat. Pola ini mungkin cukup pada masa lalu, ketika haji dipahami sebagai peristiwa keagamaan tahunan yang relatif stabil. Namun hari ini, pendekatan tersebut tak lagi relevan. Dunia berubah cepat, dan haji telah bergeser dari ritual tahunan menjadi arena ekonomi dan geopolitik global yang sarat kepentingan strategis.

Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 secara terbuka menempatkan haji dan umrah sebagai pilar transformasi nasional. Infrastruktur dibangun masif, kawasan Makkah dan Madinah ditata ulang, layanan didigitalisasi, tata kelola diperketat, dan ekosistem haji dirancang sebagai industri bernilai tinggi yang berkelanjutan. Haji tidak lagi dikelola sebagai peristiwa musiman, melainkan sebagai sistem global yang menuntut kepastian, skala, dan stabilitas lintas negara.

Dalam lanskap baru ini, haji tidak lagi netral. Ia menjadi ruang kepentingan strategis negara. Negara pengirim jamaah tidak bisa lagi bersikap pasif dan puas sebagai konsumen layanan. Mereka dituntut tampil sebagai mitra strategis yang mampu berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem haji global. Negara yang gagal membaca perubahan ini berisiko kehilangan posisi tawar, sekalipun memiliki jumlah jamaah terbesar.

Baca juga : Pemerintah Yakin Dengan Upaya Dan Kekuatan Sendiri

Modal Besar, Belum Maksimal

Indonesia sejatinya memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama. Jumlah jamaah terbesar di dunia, antrean terpanjang, serta dana haji yang dikelola secara institusional dalam skala sangat besar adalah kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Dalam ekosistem global, kombinasi antara skala jamaah dan kapasitas keuangan semestinya menjadi sumber pengaruh yang signifikan.

Namun dalam praktik kebijakan, kekuatan tersebut belum sepenuhnya dikapitalisasi sebagai kekuatan strategis negara. Pengelolaan haji masih sering dipahami sebagai urusan teknis dan sektoral, dengan fokus utama pada penyelesaian persoalan tahunan. Dimensi jangka panjang seperti posisi tawar internasional, diplomasi ekonomi, dan peran Indonesia dalam rantai nilai industri haji global belum sepenuhnya menjadi arus utama pengambilan keputusan.

Padahal dalam geopolitik modern, kekuatan negara tidak selalu hadir dalam bentuk militer atau retorika keras. Ia justru bekerja melalui soft power: legitimasi moral, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi tata kelola. Haji merupakan salah satu instrumen soft power paling kuat di dunia Islam. Negara yang mampu mengelola jutaan jamaah secara tertib, adil, dan berkelanjutan akan memiliki pengaruh yang jauh melampaui urusan teknis penyelenggaraan.

Baca juga : Pemberdayaan Ultra Mikro Bukan Sekadar Bantuan, tapi Gerakan Sosial Mengentaskan Kemiskinan

Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran itu. Bukan hanya sebagai pengirim jamaah, tetapi sebagai negara yang ikut menjaga stabilitas, kualitas layanan, dan keberlanjutan sistem haji global. Namun peluang ini tidak akan terwujud jika haji terus dilihat semata sebagai beban administratif, bukan sebagai aset strategis nasional.

Momentum Presiden Prabowo 

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan sinyal politik yang penting. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa haji bukan lagi urusan rutin birokrasi, melainkan sektor strategis yang membutuhkan orkestrasi kebijakan tingkat tinggi. Langkah ini membuka ruang untuk menata ulang cara negara memandang haji secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Namun perubahan struktur saja tidak cukup. Tanpa pergeseran paradigma terhadap pengelolaan dana haji, diplomasi haji, dan posisi Indonesia dalam ekosistem global, pembentukan kementerian berisiko berhenti sebagai penyesuaian administratif. Sementara itu, negara lain bergerak cepat. Malaysia, Turki, dan sejumlah negara Asia Selatan mulai menempatkan haji dan umrah sebagai bagian dari strategi nasional dan instrumen diplomasi mereka.

Taruhannya jelas. Jika Indonesia gagal memanfaatkan momentum ini, risiko terbesar bukan soal kuota atau teknis penyelenggaraan, melainkan kehilangan posisi strategis dalam industri haji global yang sedang dibentuk. Indonesia bisa terjebak menjadi pasar besar yang pasif, bukan aktor utama yang ikut menentukan arah.

Baca juga : Pakar Nilai Tahun Pertama Prabowo–Gibran Jadi Titik Balik Kebangkitan Nasional

Menempatkan haji sebagai isu strategis negara bukan berarti mengomersialisasi ibadah. Justru sebaliknya, ini adalah cara negara menjaga kesakralan haji di tengah arus industrialisasi global. Tanpa kehadiran negara yang kuat dan visioner, haji sepenuhnya akan ditentukan oleh logika pasar dan kepentingan ekonomi semata. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa ibadah tetap bermartabat, adil, dan berkelanjutan.

Haji memang ibadah. Namun dalam konteks dunia hari ini, pengelolaannya adalah soal kedaulatan, posisi tawar, dan kepemimpinan negara. Pemerintahan Prabowo memiliki momentum untuk menjadikan haji sebagai kekuatan strategis Indonesia di dunia Islam. Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan arah sejarah: Indonesia mau tampil sebagai pemain utama, atau cukup puas menjadi penonton di arena global?

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.