RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah merumuskan sejumlah kebijakan strategis penghematan energi, mulai dari sistem kerja dari rumah (work from home) hingga kewajiban bersepeda ke kantor, guna mengantisipasi krisis pasokan minyak akibat tersendatnya distribusi di Teluk Persia imbas konflik bersenjata antara Israel-Amerika Serikat dan Iran.
Rencana kebijakan darurat tersebut dipaparkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai melakukan evaluasi di Grhadhika Bhakti Praja pada Senin (30/03/2026).
Langkah mitigasi lintas sektoral ini dipersiapkan sembari menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat yang rencananya akan diterbitkan pada 31 Maret 2026. Luthfi menjelaskan bahwa rancangan aturan tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara di tingkat provinsi, tetapi juga ditargetkan agar diikuti dan diterapkan secara serentak oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Baca juga : Antisipasi Krisis Energi, Para Menteri Mulai Lakukan Penghematan
"Begitu pemerintah sudah bikin surat edaran, kita langsung," tegas Luthfi memastikan kesiapan birokrasinya dalam merespons krisis energi global tersebut.
Gubernur memaparkan bahwa pihaknya masih menghitung secara cermat target penghematan energi yang ingin dicapai melalui draf aturan tersebut. Sebagai langkah nyata, Pemprov Jawa Tengah mewacanakan peralihan masif mobilitas pegawai ke angkutan umum serta menetapkan hari khusus bebas kendaraan bermotor.
Luthfi menarasikan bahwa pada hari-hari yang ditentukan nanti, seluruh aparatur negara diwajibkan berangkat ke kantor menggunakan sepeda, atau bahkan berlari jika diperlukan, sebuah instruksi pengetatan bahan bakar yang juga diwajibkan bagi seluruh jajaran bupati dan wali kota di wilayahnya.
Baca juga : Hemat Energi, Pemprov DKI DKI Bakal Siap WFH ASN 1 Hari Sepekan
Selain membatasi pergerakan fisik, opsi penerapan jadwal kerja dari rumah untuk para pegawai juga tengah dikaji secara mendalam penentuan harinya.
Sebagai solusi struktural untuk menambal defisit energi, pemerintah daerah juga bersiap memaksimalkan infrastruktur kemandirian energi lokal yang telah terbangun. Luthfi memastikan optimalisasi tata kelola 2.500 Desa Mandiri Energi yang tersebar di wilayah Jawa Tengah akan segera dilakukan untuk menopang kebutuhan warga.
Tidak hanya itu, intervensi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng Agro Berdikari juga akan digenjot guna memperluas pemanfaatan energi alternatif berupa gas alam yang saat ini pengoperasiannya sudah berjalan di sejumlah titik, demi menekan laju ketergantungan daerah terhadap pasokan minyak mentah impor.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.