RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat politik Ayip Tayana menilai aspirasi mahasiswa terkait kondisi ekonomi perlu dihargai sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, upaya memperkuat nilai tukar rupiah tetap membutuhkan kebijakan ekonomi yang terukur, kepercayaan pasar, serta stabilitas politik yang terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Ayip menanggapi munculnya seruan Reformasi Jilid 2 dari sejumlah mahasiswa menyusul pelemahan rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). BEM SI Jawa Tengah bahkan sempat mengultimatum pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.
Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu mengatakan perhatian mahasiswa terhadap persoalan ekonomi merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, penguatan rupiah tidak bisa dicapai melalui tekanan politik semata.
"Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin," kata Ayip dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun Gelar Aksi Penanaman Pohon
Menurut Ayip, kritik dan pengawasan yang disampaikan mahasiswa tetap penting dalam sistem demokrasi. Aspirasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan ekonomi yang dijalankan.
Meski demikian, dia mengingatkan pentingnya menjaga iklim politik dan ekonomi yang kondusif agar kepercayaan investor tidak terganggu. Pasar keuangan, kata dia, sangat sensitif terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di dalam negeri.
"Pasar keuangan ini sangat sensitif dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri atau justru menarik dana ke luar negeri," ujarnya.
Ayip menilai aksi mahasiswa akan lebih konstruktif apabila diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, tujuan utama harus tetap fokus pada upaya memperkuat ekonomi nasional.
Baca juga : Wamenlu: Penyerahan Surat Kepercayaan Dubes Simbol Penguatan Hubungan Bilateral
"Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Tetapi menjadi tidak relevan jika fluktuasi rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan," katanya.
Lebih lanjut, Ayip menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi krisis yang terjadi pada 1998. Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki legitimasi politik yang kuat.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi partainya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik," ujarnya.
Dia juga mengaku belum melihat adanya konsolidasi besar lintas kelompok masyarakat yang mengarah pada perubahan politik seperti yang pernah terjadi pada akhir era Orde Baru.
Baca juga : Maraton Gelar Musda, Golkar Papua Tengah Benahi Struktur Hingga Tingkat Desa
"Saya belum melihat konsolidasi lintas nasional yang kuat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat hingga elite politik. Kesimpulan saya, belum akan terjadi seperti 1998," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.