BREAKING NEWS
 

Terkait Dugaan Korupsi DSP

KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Kamis, 19 November 2026 07:30 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: M Wahyudin/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), SY, terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan bersama Puspom TNI karena pihak-pihak yang diperiksa berstatus sebagai prajurit TNI aktif.

“Penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SY selaku Kepala Badan BNPB yang bersangkutan dalam perkara ini,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.

Selain SY, pemeriksaan juga dilakukan terhadap seorang prajurit TNI aktif yang menjabat deputi di BNPB serta koordinator keprotokolan di lembaga tersebut.

Budi mengatakan, pemeriksaan terhadap keduanya sebagai saksi telah dilakukan pada Kamis pekan lalu. Keterangan mereka dibutuhkan dalam penyidikan perkara yang telah menjerat lima orang sebagai tersangka.

Menurut Budi, pemeriksaan antara lain mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung kepada vendor atau penyedia.

“Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya,” katanya.

Baca juga : Ajak Pengusaha Tirai Bambu Perluas Kerja Sama & Investasi

Sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa Panglima TNI telah menindaklanjuti surat yang dikirimkan komisi antirasuah tersebut terkait perkara ini. Langkah tersebut dinilai sebagai respons positif TNI dalam mendukung pengusutan kasus.

“Kami juga mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026) malam.

Sementara itu, TNI sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang tengah ditangani KPK terkait dugaan korupsi tersebut. Perkara ini diduga melibatkan dua prajurit TNI aktif.

“TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/10/2026) malam.

Nas memastikan, TNI akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adsense

“Serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya BMS, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB.

Baca juga : Firman Soebagyo: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Mandiri

Empat tersangka lainnya yakni RIC, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; GPS, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); serta dua pihak swasta berinisial SNG dan GER yang masing-masing terkait dengan perusahaan penyedia barang dan jasa, PT SLS.

Penyidik menduga terdapat dua klaster tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung pada periode 2024–2026.

Penyidik menduga sejumlah penyedia terafiliasi dengan BMS, dengan total nilai pengadaan mencapai Rp 148 miliar. Rinciannya, Rp 45,76 miliar pada 2024, Rp 52,27 miliar pada 2025, dan Rp 50 miliar pada 2026.

Dalam proses penggunaan DSP untuk pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE.

Kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen. Berdasarkan data per 13 Oktober 2026, nilai saham sebesar Rp 206 per lembar. Dengan begitu nilainya setara Rp 30,98 miliar.

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemberian suap kepada sejumlah oknum di BNPB oleh vendor proyek yang menggunakan DSP.

Penyidik menduga tersangka RIC meminta fee kepada penyedia untuk mendapatkan proyek di BNPB. Salah satu penyedia yang diduga menyanggupi permintaan tersebut adalah PT SLS.

Baca juga : DPR Targetkan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Selama Januari–September 2026, R diduga menerima uang melalui G dengan total Rp2,38 miliar. Pada periode yang sama, G juga diduga memberikan uang kepada G selaku PPK sebesar Rp140 juta.

“Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram, yang di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB,” ungkapnya.

Penyidik menyebut DSP BNPB digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.

Dalam rangkaian operasi penyidikan, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai sekitar Rp 5,47 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp 3,5 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense