RM.id Rakyat Merdeka - Urusan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum juga tamat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal disidang etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, sidang etik tersebut kemungkinan digelar pekan depan. Kepastian jadwalnya akan diumumkan setelah proses penjadwalan rampung.
“Kemungkinan dijadwalkan pekan depan. Kepastian besok, kami akan rilis,” kata Heddy.
Dia membenarkan bahwa pihak yang akan menjalani sidang etik berasal dari KPU dan Bawaslu. “Anggota KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.
Baca juga : KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB
Heddy menyebut, terdapat empat pengaduan yang akan disidangkan. “Satu pengaduan belum memenuhi syarat administrasi dan materialnya,” sambung Heddy.
Komisioner KPU Idham Kholik memastikan pihaknya menghormati proses yang berjalan di DKPP. Dia mengatakan, KPU akan hadir dan menggunakan hak jawab apabila menghadapi pemeriksaan etik.
“Sebagaimana kehadiran KPU dalam sidang DKPP terdahulu, tentunya KPU akan memaksimalkan penggunaan hak jawab atas apa yang dituntut atau dituduhkan oleh pengadu,” ujar Idham kepada Rakyat Merdeka.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menghargai keputusan DKPP yang menyidang pihaknya dan KPU. Bagja meyakini DKPP melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca juga : Ajak Pengusaha Tirai Bambu Perluas Kerja Sama & Investasi
“Tentu kami akan menjelaskan di depan DKPP perihal perkara yang dimaksud,” pungkas Bagja saat dihubungi Rakyat Merdeka.
Diketahui, polemik ini bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal. Dalam putusannya, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Surat tersebut merupakan dokumen pengesahan penyetaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dari luar negeri atas nama Gibran. Dokumen itu menjadi salah satu persyaratan administrasi yang digunakan Gibran untuk memenuhi ketentuan pencalonan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah melaksanakan putusan MA tersebut dengan mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.
Baca juga : Firman Soebagyo: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Mandiri
Sebelumnya, Lembaga Themis Indonesia melaporkan seluruh komisioner KPU dan Bawaslu ke DKPP. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024, khususnya terkait persyaratan pendidikan yang sudah dibatalkan MA.
Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan, pihaknya mempersoalkan sejumlah tindakan KPU dan Bawaslu, termasuk proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Selain persoalan penerbitan PKPU, Themis juga mempersoalkan dugaan KPU tidak melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen kesetaraan pendidikan Gibran.
Advokat Themis Indonesia, Luthfi Nabila Ailen, mengatakan pihaknya menyoroti alasan KPU yang disebut tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak menerima laporan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.