BREAKING NEWS
 

Terima DPP Pemuda LIRA

Bamsoet Dorong Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Kawal Program Prabowo

Reporter & Editor :
UJANG SUNDA
Sabtu, 21 November 2026 15:04 WIB
Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo (kiri). (Foto: Foto: Dok. Bamsoet)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembenahan birokrasi perlu diarahkan pada penyederhanaan pelayanan, pengawasan anggaran, serta penutupan celah penyalahgunaan kewenangan. Sebab, birokrasi yang berbelit, pengadaan barang dan jasa yang rawan permainan, hingga praktik jual beli jabatan masih menjadi persoalan yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.

“Presiden Prabowo membutuhkan birokrasi yang bersih, cepat, dan berani bekerja. Korupsi harus diputus dari akarnya, sementara pelayanan kepada rakyat harus semakin mudah,” ujar Bamsoet, saat menerima Pengurus DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Pengurus DPP Pemuda LIRA hadir antara lain Ketua Umum Habibie Mahabbah, Ketua Harian Rian, Bendahara Umum Ratu Tiara, Waketum Muslih, Wasekjen Budi Mulya, Ketua DPP Badi Farman, Cahyadi, Yusuf Wicaksono dan Rizky Prima Yustianto.

Baca juga : Wamen Fajar Sambangi Sekolah Katolik: Pemerintah Jaga Keberlanjutan Sekolah Swasta

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan, korupsi masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 turun menjadi 34 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 182 negara.

Sementara itu, Survei Penilaian Integritas KPK 2025 mencatat skor nasional 72,32, naik dari 71,53 pada 2024, tetapi masih berada dalam kategori rentan korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan pengawasan secara menyeluruh, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan, pengelolaan anggaran, serta promosi jabatan yang masih membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Adsense

“Korupsi tumbuh ketika kewenangan terlalu besar, pengawasan lemah, dan pelayanan dibuat rumit. Tutup celahnya, perbaiki sistemnya, lalu tindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan,” kata Bamsoet.

Baca juga : Pengamat Sebut Dasco Loyal ke Prabowo dan Spesialis Krisis, Layak Jadi Wapres

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini menegaskan, arah pemberantasan korupsi harus bergeser semakin kuat pada pencegahan melalui perbaikan sistem, tanpa mengurangi ketegasan penindakan. Digitalisasi pengadaan, keterbukaan penggunaan anggaran, penguatan sistem merit ASN, serta pengawasan berbasis risiko perlu dijalankan secara konsisten.

Ia melanjutkan, integrasi data antar lembaga juga penting agar transaksi mencurigakan, konflik kepentingan, dan penyimpangan proyek dapat diketahui lebih awal. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki standar pengawasan yang sama sehingga celah korupsi tidak berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya.

“Digitalisasi harus memangkas biaya, waktu, dan peluang korupsi. Rakyat perlu pelayanan yang sederhana dan pasti, sementara pemerintah harus bisa mengawasi setiap proses dan penggunaan anggaran,” urai Bamsoet.

Baca juga : Prabowo-Putin Bicara Empat Mata

Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, agenda reformasi birokrasi sangat menentukan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, hingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai pada tujuan.

Dalam pengadaan alat pertanian, pembangunan irigasi, bantuan sosial, maupun proyek daerah, misalnya, Pemerintah perlu memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan penerima manfaat, dan kewajaran harga. Pengawasan harus menyentuh hasil di lapangan, bukan berhenti pada kelengkapan laporan administrasi.

“Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sederhana. Rakyat semakin mudah dilayani, dunia usaha mendapat kepastian, dan uang negara semakin sulit dikorupsi. Itulah birokrasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense