Sebelumnya
"Kepergian investor asing pada pasar modal tidak perlu kita tangisi. Kita perlu memperbaiki berbagai isu yang menjadi atensi sejumlah lembaga penyedia indeks. Sebab merekalah yang menjadi rujukan investor asing. Menarik kembali minat asing pada bursa kita itulah yang harus menjadi fokus BEI dan OJK," tegasnya.
Kepercayaan investor asing pada BEI bukan sekadar urusan membangun pasar modal kita, tetapi cerminan yang lebih besar lagi terhadap fundamental makro ekonomi Indonesia. Sebab pemulihan kepercayaan itu akan ikut memberikan sentimen positif terhadap minat investasi SBN, dan penguatan rupiah terhadap dolar, yang artinya ikut memperkuat fiskal pemerintah.
Baca juga : Zulhas Minta Pangan Lancar, Pelabuhan & Bandara Siaga
"BEI dan OJK sudah menyanggupi dan melaksanakan sebagian besar masukan global index provider. BEI dan OJK sebenarnya telah sejak April 2026 melakukan penyesuaian regulasi dengan pemberlakuan free float 15% untuk emiten yang baru, dan pemberlakuan secara bertahap untuk emiten lama. Sebab langkah ini juga harus mempertimbangkan aspek fundamentalitas emiten yang memang sudah bagus. Dengan demikian, pemberlakuan free float harus disertai dengan pemetaan ulang emiten, agar kebijakan free float bisa lebih komprehensif, namun pasar lebih terbuka, dan manageable."
Sejak April 2026 pula, sambung Said, BEI, KSEI dan OJK mengimplementasikan granularitas klasifikasi investor dari 9 kategori menjadi 39 subklasifikasi investor serta pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). Kedua langkah ini untuk merespons tuntutan keterbukaan informasi di bursa, dan pelaksanaannya terus kita minta dievaluasi.
Baca juga : Magang Ke Luar Negeri Wajib Izin Menteri P2MI
Untuk membersihkan praktik aksi goreng-menggoreng saham, lanjutnya, konsentrasi kepemilikan tinggi, dan membatasi saham publik. Atas tindakan itu, OJK bulan lalu telah menjatuhkan sanksi denda administrasi sebesar Rp 500 miliar terhadap emiten BREN, sedangkan untuk DSSA terkena penalti Rp 1,5 triliun dan CUAN Rp 100 miliar. Dan sepanjang Januari-Oktober 2026 telah ada 835 pihak yang terkena sanksi dan penegakan hukum. OJK dan BEI perlu terus imparsial, agar bisa menegakkan hukum di pasar modal tanpa pandang bulu, dengan harapan kepercayaan investor kembali pulih.
"Langkah reformasi pasar modal tidak berhenti sebatas perubahan aturan terhadap emiten. Kita juga patut apresiasi langkah OJK melakukan reformasi terhadap kepemilikan saham BEI. Dengan demikian, reformasi juga menyentuh ke jantung SRO, yakni BEI sendiri melalui kebijakan demutualisasi," katanya.
Baca juga : Presiden Disadap, Soliditas Kader Gerindra Makin Kuat
Dengan kebijakan demutualisasi, per September 2026 kepemilikan saham BEI bukan hanya oleh anggota BEI semata, tetapi memberi kesempatan investor yang bukan anggota BEI, baik perorangan maupun badan hukum. Dengan perubahan ini memberikan kesempatan koreksi dari pemilik saham yang lebih luas terhadap kebijakan BEI. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa,10 November 2026 dengan judul "Reformasi Bursa Saham Ketua Banggar Apresiasi OJK"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.