RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti terdeteksinya 1,6 juta aktivitas ancaman siber di Indonesia dalam sehari. Pemerintah diminta memperkuat keamanan dan ketahanan siber nasional.
Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan, angka 1,6 juta aktivitas ancaman siber yang terdeteksi dalam sehari tentu menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Apalagi sektor perbankan dan keuangan menjadi sasaran utama. Namun, angka tersebut bukanlah data ancaman yang berhasil membobol sistem keamanan.
"Angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang berhasil terdeteksi dan diblokir, bukan berarti seluruhnya berhasil membobol sistem," ujar Amelia di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, FortiGuard Labs (laboratorium riset ancaman siber milik Fortinet Amerika Serikat) mencatat sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman siber diblokir di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Intensitasnya mencapai 19 serangan per detik.
Dari berbagai sektor yang dipantau, perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat aktivitas serangan tertinggi, yakni sekitar 761 ribu aktivitas. Sektor teknologi menyusul di posisi kedua dengan 386 ribu aktivitas. Sementara itu, sektor pemerintahan mencatat 121 ribu aktivitas serangan.
Baca juga : Usulan Pemakzulan Gibran Dibawa Ke Paripurna Hari Ini
Amelia melanjutkan, tingginya aktivitas ancaman tersebut tetap menunjukkan Indonesia membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih kuat. Terlebih, sektor perbankan dan keuangan menjadi sasaran utama.
Amelia meminta Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan seluruh penyelenggara sistem elektronik, memperkuat pemantauan serta keamanan sistem. "Langkah pertama adalah memperkuat keamanan sekaligus ketahanan siber nasional," tandas politisi Nasdem ini.
Menurutnya, Pemerintah perlu meningkatkan pemantauan ancaman secara real-time, melakukan audit keamanan secara berkala, dan menutup celah kerentanan sistem. "Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebocoran data atau gangguan pelayanan publik," tegas legislator asal Bengkulu ini.
Selain itu, Amelia meminta Pemerintah memastikan adanya mekanisme respons cepat dan pemulihan layanan apabila terjadi insiden siber. Juga koordinasi dan pertukaran informasi ancaman antarlembaga perlu ditingkatkan. "Yang penting lagi memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi ancaman antarlembaga, sekaligus meningkatkan literasi keamanan digital masyarakat," imbuhnya.
Senada, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh meminta BSSN segera melakukan tindakan terhadap meningkatnya aktivitas serangan siber yang menyasar Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, masyarakat mulai resah dan mulai bertanya-tanya apakah uang dan data mereka yang selama ini disimpan di bank dalam kondisi aman.
Baca juga : Prabowo 2 Periode Menggema Di Aceh
"Dalam situasi seperti ini, negara mesti bertindak dan memberikan penjelasan dan menenangkan agar tidak muncul kepanikan maupun informasi simpang siur di media sosial (medsos)," ujar Oleh di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Oleh menegaskan, tidak semua aktivitas ancaman yang terdeteksi otomatis berarti serangan berhasil menembus sistem. Hingga kini juga belum ada laporan mengenai sistem perbankan nasional yang berhasil dibobol. Namun, lonjakan tersebut perlu menjadi peringatan serius bagi Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pertahanan siber nasional.
Selain itu, ia menyoroti informasi mengenai Indonesia yang masuk dalam daftar wilayah prioritas dalam percakapan terduga peretas Korea Utara yang diungkap media Jepang. Informasi tersebut semakin memperkuat urgensi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.
Oleh mengingatkan, persoalan keamanan siber tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab antarlembaga. Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai pembagian kewenangan, tetapi penjelasan terpadu dari negara mengenai situasi yang terjadi, potensi risikonya, serta langkah perlindungan yang harus dilakukan.
Dia menambahkan, ancaman siber saat ini bukan sekadar pencurian data. Sasarannya bisa menyentuh infrastruktur vital seperti perbankan, kelistrikan, hingga layanan publik. Karena itu, semua pihak harus belajar dari sejumlah negara Eropa yang pernah mengalami gangguan layanan akibat serangan siber. "Jangan sampai Indonesia baru bergerak setelah terjadi kerusakan," tegas politisi PKB ini.
Baca juga : Polri Tidak Pandang Bulu
Komisi I DPR, kata Oleh, akan meminta BSSN memaparkan kesiapan perlindungan infrastruktur informasi vital, termasuk pola koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia juga mendorong BSSN menyampaikan perkembangan dan tren ancaman siber secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Terlebih, BSSN pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025.
Selain penguatan kelembagaan, Oleh mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber segera dituntaskan. Indonesia membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur pembagian kewenangan, standar keamanan wajib bagi penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme penanganan insiden siber yang cepat dan terkoordinasi. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 13 November 2026 dengan judul "Terdeteksi 1,6 Juta Serangan Sehari DPR Minta BSSN Perkuat Ketahanan Siber Nasional"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.