BREAKING NEWS
 

MPR: Sidang Paripurna Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres Digelar 9 Desember

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : FAQIH MUBAROK
Senin, 16 November 2026 20:06 WIB
Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat konferensi pers di hadapan puluhan wartawan dari berbagai media usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR RI, Senin (16/11/2026). Foto: MPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, memilih, sekaligus melantik Wakil Presiden terpilih yang semula dijadwalkan Rabu (2/12/2026) diundur selama satu minggu menjadi Rabu (9/12/2026).

Penjadwalan ulang Sidang Paripurna MPR RI ini, menurut Muzani, dilakukan sesuai usulan Presiden Prabowo karena kesibukan kenegaraan Presiden yang sangat padat.

“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Muzani pada konferensi pers di hadapan puluhan wartawan dari berbagai media usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR RI, Senin (16/11/2026).

Baca juga : Pimpin Tim Verifikasi, Habiburokhman Pastikan Pemeriksaan Calon Wapres Ketat

Dalam konferensi pers itu, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR dan Pimpinan Fraksi serta Kelompok DPD di MPR. Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dilaksanakan, kata Muzani, karena Pimpinan MPR telah menerima surat dari Presiden.

Surat tersebut berisi tanggapan Presiden atas surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tertanggal 13 November 2026.

Dalam surat tersebut, MPR memutuskan bahwa sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026.

Adsense

“Dalam rapat gabungan hari ini, kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih,” ujar Muzani.

Baca juga : Nilai Punya Rekam Jejak dan Kontribusi, Gerindra Bali Dukung Dasco Jadi Wapres

Penundaan jadwal Sidang Paripurna, menurut Muzani, berarti memberi tambahan waktu kepada Presiden untuk memikirkan secara lebih matang dua calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR.

Sesuai aturan, jika Sidang Paripurna dilaksanakan 2 Desember, berarti Presiden harus mengirim dua nama calon Wakil Presiden ke MPR setidak-tidaknya tanggal 18 November karena aturan mainnya mengatakan bahwa selambat-lambatnya dalam 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna tanggal 2 Desember tersebut.

Akan tetapi, dalam tenggat waktu yang tersedia, kata Muzani, jadwal kegiatan kenegaraan Presiden sangat sibuk. Akibatnya, Presiden Prabowo belum bisa melakukan pertimbangan secara matang untuk menentukan dua nama calon wakil presiden.

Padahal, Presiden harus berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh untuk mendapatkan pertimbangan.

Baca juga : Nilai Punya Karakter Pemimpin, Alasan Gerindra Gorontalo Dukung Dasco Jadi RI-1

“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” kata Muzani menambahkan.

Rapat Gabungan, lanjut Muzani, juga menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 yang mana MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih.

“Selain itu, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto didampingi oleh dua orang Wakil Ketua, beranggotakan 36 orang yang ditetapkan dari fraksi dan kelompok DPD. Sementara itu, untuk Tim Verifikasi, koordinatornya dipegang Ibu Lestari Moerdijat, sedangkan sebagai ketua tim adalah Habiburrahman dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan,” pungkas Muzani.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense