BREAKING NEWS
 

Genjot Produksi Peternak

Komisi IV Sarankan Bentuk BUMN Pakan

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : AULIA DARWIS
Selasa, 17 November 2026 07:05 WIB
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto. Foto: Dok. DPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong Pemerintah segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus menangani Pakan Ikan dan Ternak. Tujuannya untuk menekan biaya produksi dan memperkuat pasokan yang menjangkau hingga Indonesia Timur.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto mengatakan, pihaknya selalu menerima keluhan soal tingginya harga pakan, baik dari peternak maupun pembudi daya ikan. Karena itu, urusan pakan ini penting untuk segera ditangani.

"Kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk ngurusi pakan, seperti Bulog yang ngurusin beras," usul Titiek Soeharto sapaan akrabnya, Minggu (15/11/2026).

Apalagi, kata Titiek, Presiden Prabowo sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga, di antaranya, Kemenko Pangan, Badan Pangan, dan Danantara untuk segera membentuk BUMN khusus pakan ternak dan ikan itu. "Kalau bisa nanti pabrik pakannya tidak hanya di Jawa, tapi di Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan ternak dan ikan ini," harap politisi Gerindra tersebut.

Selain itu, ia mendorong adanya subsidi pakan ikan dan ternak oleh Pemerintah. Hal ini sama halnya dengan pupuk yang juga mendapat subsidi. Tujuannya agar Indonesia bisa secepatnya swasembada pangan.

Baca juga : Soal Pengganti Gibran, Golkar Serahkan Ke Prabowo

Komisi IV DPR, tegas Titiek, akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya yang produktif, berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami juga akan terus mendorong sektor ini agar mendapat perhatian khusus dari aspek regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan rakyat, dan kemitraan dengan pelaku usaha perikanan," imbuh legislator asal Yogyakarta ini.

Senada, anggota Komisi IV DPR I Ketut Suwendra mengusulkan agar Pemerintah mulai memikirkan pakan ikan dan ternak bersubsidi. Karena bantuan sarana budi daya yang ada selama ini tidak akan bertahan lama tanpa ada dukungan pakan.

"Saat kita bantu petani dengan bioflok, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," kata Ketut di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Adsense

Sementara, anggota Komisi IV DPR Jaelani meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga pakan ternak yang semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat di berbagai daerah. Kenaikan harga pakan yang tidak terkendali berpotensi memicu kebangkrutan peternak mandiri sekaligus mengancam stabilitas pasokan daging dan telur nasional.

“Kenaikan harga ini sangat merugikan peternak rakyat. Jika tidak segera dikendalikan, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu stabilitas pasokan daging dan telur nasional,” ujar Jaelani di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Baca juga : PKB Banten Minta Kader Lebih Aktif Di Masyarakat

Jaelani mengatakan, keluhan mengenai kenaikan harga pakan disampaikan para peternak mandiri di sejumlah daerah. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga merambah Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan. Bahkan, banyak peternak mengaku tidak sanggup lagi menutup biaya operasional. "Pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat semakin beratnya beban biaya produksi yang harus ditanggung peternak,” terangnya.

Dia menjelaskan, pengeluaran untuk pakan ternak menyerap hampir dua pertiga dari total biaya operasional perusahaan peternakan unggas. Besarnya pengaruh harga pakan terhadap keberlangsungan usaha peternakan juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2025, BPS mencatat total pengeluaran perusahaan peternakan unggas di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp 25,306 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,26 persen atau setara Rp 16,26 triliun dialokasikan untuk pembelian pakan.

Menurut Jaelani, besarnya porsi biaya pakan tersebut menunjukkan setiap kenaikan harga bahan baku akan langsung berdampak terhadap biaya produksi peternak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah, mengingat jagung dan bungkil kedelai merupakan komponen penting dalam industri pakan ternak unggas. "Jika kedua bahan baku tersebut mengalami kenaikan harga secara bersamaan, tekanan terhadap biaya produksi peternak berpotensi semakin besar," imbuh politisi PKB ini.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah jangan sampai terlambat mengantisipasi persoalan ini. Ketika harga bahan baku pakan naik, dampaknya langsung dirasakan peternak, terutama peternak ayam skala kecil dan menengah. "Jangan sampai mereka terus menanggung beban kenaikan biaya produksi tanpa perlindungan dan solusi nyata dari Pemerintah,” tegasnya.

Jaelani ingin persoalan ini tidak dipandang sebagai dinamika perdagangan komoditas. Pemerintah perlu menempatkannya sebagai persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, keberlangsungan usaha peternakan rakyat, dan stabilitas harga pangan nasional.

Baca juga : BRI Perkuat Pembiayaan Rantai Pasok Kopi & Kakao

Ia juga mendorong Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh tata niaga impor bahan baku pakan. Juga memperkuat produksi dan distribusi bahan baku dalam negeri. Langkah tersebut diperlukan agar industri pakan tidak terus-menerus rentan terhadap gejolak harga dan pasokan di pasar global. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 17 November 2026 dengan judul "Genjot Produksi Peternak Komisi IV Sarankan Bentuk BUMN Pakan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense