RM.id Rakyat Merdeka - Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Beleid ini akan mendorong koperasi semakin berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mandiri, berdaya, dan memiliki daya saing.
Anggota Komisi VI DPR Achmad mengatakan, revisi beleid tersebut menjadi momentum untuk menyesuaikan pengaturan koperasi dengan perkembangan zaman. Selama ini masih terdapat pandangan yang membatasi koperasi pada kegiatan usaha berskala kecil dan sebatas simpan pinjam. Padahal potensi pengembangannya jauh lebih luas.
"Sekarang bagaimana koperasi bisa mandiri, punya otonomi, berdaya dan bersaing serta mampu mengembangkan kegiatan usaha berskala besar dan bersaing dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta," harap Achmad di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, revisi UU tentang Perkoperasian sedang dalam tahap pembahasan di Panja Komisi VI DPR. Tujuannya untuk memperbarui tata kelola, pengawasan, permodalan, dan daya saing koperasi di Indonesia. Selain itu, revisi aturan tersebut diharapkan sesuai dengan ekonomi digital, model usaha baru, dan dinamika sektor keuangan.
Achmad melanjutkan, koperasi perlu diberikan ruang lebih luas untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha. Tidak hanya bergerak di sektor ritel, koperasi juga diharapkan mampu menjalankan usaha berskala besar sebagaimana perusahaan swasta maupun badan usaha lainnya.
Baca juga : Pemerintah Siap Perluas Akses Pasar Ke Uni Eropa
Pengembangan skala usaha tersebut, lanjut Achmad, tidak berarti menghilangkan prinsip dasar koperasi yang mengutamakan kepentingan anggota. Justru, prinsip tersebut harus tetap menjadi landasan dalam memperkuat posisi koperasi di tengah persaingan perekonomian.
“Prinsipnya memang koperasi tetap mengedepankan orang,” tegas politisi Demokrat ini.
Ke depan, ia berharap, koperasi tidak lagi hanya dipandang sebagai badan usaha pelengkap atau hanya usaha kecil, melainkan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang mampu mengimbangi peran BUMN dan perusahaan swasta.
Selain itu, Achmad membeberkan, koperasi memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional. Karena itu, pembaruan regulasi mesti mampu memberikan ruang bagi koperasi untuk tumbuh, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan kemandirian dan daya saingnya.
“Jadi ke depan koperasi ini menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi kita ke depannya,” harap legislator asal Riau ini.
Baca juga : GI Tourism Jadi Mesin Perekonomian Daerah
Melalui revisi UU Perkoperasian, lanjutnya, koperasi dapat semakin berkembang sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, berdampingan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Dengan penguatan regulasi tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya mampu memperluas skala bisnis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para anggotanya.
Sementara, anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengusulkan agar pengaturan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam masuk dalam pembahasan revisi UU tentang Perkoperasian.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, terutama ketika koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan yang menyebabkan masyarakat kehilangan simpanannya.
Darmadi menilai, persoalan gagal bayar masih menjadi salah satu masalah serius dalam pengelolaan koperasi. Tidak sedikit koperasi yang mengalami kebangkrutan sehingga anggota atau nasabah kesulitan memperoleh kembali dana yang telah mereka simpan.
"Kondisi tersebut menimbulkan kerugian sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi," kata Darmadi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca juga : Golkar Dukung Prabowo Perjuangkan Palestina
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui pembaruan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi mekanisme penjaminan simpanan koperasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, anggota diharapkan tidak sepenuhnya menanggung risiko ketika koperasi tempat mereka menyimpan dana mengalami masalah keuangan. “Dalam hal ini RUU Perkoperasian menyiapkan payung hukum untuk penjaminan. Ini akan disiapkan,” tandas politisi PDIP ini.
Darmadi menilai, perlindungan terhadap anggota mesti menjadi salah satu perhatian utama dalam pembaruan undang-undang. Koperasi tidak cukup hanya didorong untuk memperbesar skala usaha dan memperluas kegiatan ekonomi, tetapi juga perlu memiliki tata kelola yang mampu menjamin keamanan serta kepentingan masyarakat yang menjadi anggotanya.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 19 November 2026 dengan judul "Garap Revisi UU Perkoperasian DPR Targetkan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.