BREAKING NEWS
 

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : FAQIH MUBAROK
Jumat, 20 November 2026 10:34 WIB
Diskusi panel hari kedua dengan tema Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah pada kegiatan Sarasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: MPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembahasan mengenai obligasi daerah kembali berlanjut dalam diskusi panel hari kedua dengan tema "Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah" pada kegiatan Sarasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Diskusi tersebut dihadiri Ketua FPG MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI, Ferdiansyah, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, dan tamu undangan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Mukhamad Misbakhun menilai pembentukan RUU Obligasi Daerah dilakukan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dan membuka alternatif pembiayaan pembangunan.

Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibatasi oleh sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri,” ujarnya.

Baca juga : Menko Bahlil Perkuat Peran Kerja Sama Energi Dan Mineral Kritis ASEAN

Misbakhun menjelaskan, RUU Obligasi Daerah perlu mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing) agar penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani APBD, melainkan didukung pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi.

“RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis karena kita berbicara mengenai komitmen lintas periode. Obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Ini harus dicarikan solusi agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan, Komisi XI DPR RI telah memulai tahapan penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan akan melanjutkan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

“Kemarin sudah dilakukan kick-off naskah akademik. Tinggal masalah waktu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kami tentunya akan berbicara dengan KSSK untuk membahas bagaimana membuka ruang fiskal ini agar dapat diimplementasikan dengan baik,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan kesiapan Bank Indonesia mendukung pengembangan obligasi daerah sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional.

Baca juga : Diskusi Panel Obligasi Daerah MPR, Kepercayaan Publik Jadi Modal Utama

Menurutnya, instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan investasi daerah sekaligus memperkaya produk pasar keuangan. “Kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendukung, karena sesuai dengan blueprint kami, obligasi daerah menjadi bagian dari penambahan produk dan juga dalam rangka pendalaman pasar keuangan,” ujarnya.

Destry menjelaskan, keberhasilan penerbitan obligasi daerah membutuhkan fundamental fiskal yang kuat, disiplin pengelolaan keuangan, serta proyek yang memiliki kelayakan dan arus kas (cash flow) memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Karena itu, ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah. Selain itu, diperlukan unit pengelola utang yang profesional, transparan, dan memiliki kredibilitas.

“Kalau menerbitkan obligasi, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang profesional, transparan, dan mempunyai kredibilitas,” jelasnya.

Destry menyampaikan bahwa Bank Indonesia membuka peluang obligasi daerah yang memenuhi standar kualitas untuk digunakan sebagai instrumen transaksi repo dalam rangka penyediaan likuiditas perbankan.

Baca juga : OSO Dukung Penuh Penerapan Obligasi Daerah

Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan kualitas surat berharga, termasuk peringkat kredit dan kondisi likuiditas pasar.

Ia juga mengingatkan adanya risiko tekanan terhadap APBD dan gagal bayar apabila penerbitan obligasi tidak didukung perhitungan kapasitas fiskal serta kelayakan proyek yang matang.

Adsense

“Golden rule-nya harus memperkuat fundamental fiskal. Itu yang utama sekali,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense