BREAKING NEWS
 

Soal Wapres Dari DPD, Pengamat: Tergantung Political Will Prabowo

Reporter & Editor :
SAIFUL BAHRI
Sabtu, 21 November 2026 13:34 WIB
Para pemimpin DPD RI (Foto : DPD)

RM.id  Rakyat Merdeka - Peluang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terbuka. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kemauan politik (political will) Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Imawan mengatakan, secara konstitusional tidak ada persoalan jika posisi wakil presiden diisi figur dari pimpinan DPD RI yang merepresentasikan daerah.

"Secara konstitusional, tidak ada masalah, jika jabatan wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah," jelas Arga di Yogyakarta.

Meski demikian, dia menilai peluang tersebut tidak mudah diwujudkan. Sebab, ada faktor kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan yang harus diperhitungkan Prabowo.

Pada akhirnya, keputusan berada di tangan presiden. Sebagai pemegang hak prerogatif, Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Baca juga : Pengamat Sebut Dasco Loyal ke Prabowo dan Spesialis Krisis, Layak Jadi Wapres

Empat pimpinan DPD RI yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai kandidat wapres adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Mereka dinilai memiliki kompetensi untuk mendampingi Prabowo dalam tiga tahun sisa masa pemerintahan. Arga tidak menyebut peluang tersebut besar.

Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan pilihan politik itu bisa terjadi. Menurutnya, dalam dinamika politik, segala kemungkinan tetap terbuka. Dia menjelaskan, saat ini Prabowo masih disibukkan dengan berbagai program prioritas pemerintah yang implementasinya belum berjalan optimal.

Di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut masih menghadapi persoalan di lapangan sehingga membutuhkan pembenahan manajemen.

Di sisi lain, berbagai persoalan daerah, mulai dari Transfer ke Daerah (TKD), mitigasi bencana, konflik sosial hingga pengelolaan sumber daya alam, dinilai belum menjadi perhatian utama. Arga juga menyoroti tantangan terhadap tingkat kepuasan publik kepada presiden.

Adsense

Dalam situasi tersebut, Prabowo tentu membutuhkan wakil presiden yang benar-benar bisa membantu merealisasikan program prioritas nasional sekaligus mewujudkan warisan kepemimpinannya.

Baca juga : Pakar: Mau Aman Pilih Wapres Partai, Kalau Rasional Pilih Representasi

"Pertanyaannya, apakah para pimpinan DPD RI itu memiliki kualifikasi yang bisa membantu menjalankan program dan menuntaskan hal seperti itu? Saya rasa tidak mudah," katanya.

Kecuali, lanjut Arga, Prabowo memiliki keyakinan bahwa salah satu dari mereka memang mampu dan cukup meyakinkan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD, Dr. Gregorius Sahdan,  menilai, wacana bursa cawapres yang berkembang belakangan ini masih terlalu terpusat pada elite politik di Jakarta. Menurut akademisi yang akrab disapa Goris tersebut, kondisi ini semestinya menjadi momentum bagi Prabowo untuk mempertimbangkan figur potensial dari daerah sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan.

Goris menilai, karakter kepemimpinan Prabowo yang dominan dan cenderung bertipe one show man membutuhkan sosok wakil presiden yang mampu menjadi penyeimbang.

Presiden, menurutnya, memiliki pola kepemimpinan dengan logikanya sendiri dan tidak mudah dipengaruhi. "Kita sangat membutuhkan wakil presiden yang bisa berkomunikasi dengan presiden, tidak dikendalikan oleh presiden sepenuhnya, tetapi berimbang dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden," ujar Goris.

Baca juga : Wali Nanggroe Aceh Nilai Dasco Layak Jadi Wapres

Dia mengingatkan, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat sejumlah wakil presiden tangguh yang berasal dari luar Jakarta maupun luar Jawa.

Di antaranya Mohammad Hatta, Adam Malik hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut Goris, para tokoh tersebut memiliki karakter kepemimpinan ideologis yang kuat serta setia pada mandat konstitusi.

Semangat menghadirkan pemimpin nasional dari kepala daerah berprestasi juga sempat menguat pada 2014 ketika Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Namun, perhatian terhadap figur daerah tersebut memudar seiring menguatnya sentralisasi politik di tingkat pusat.

Kini, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan TKD yang membuat pengelolaan keuangan semakin terpusat di Jakarta, kehadiran wapres dari daerah dinilai semakin mendesak.

Dengan demikian, wakil presiden dari unsur daerah diharapkan dapat membuka mata pemerintah pusat bahwa berbagai persoalan di daerah membutuhkan perhatian dan keberpihakan nyata dari pemerintah pusat. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense