BREAKING NEWS
 

Soroti Pernyataan Wali Kota Cilegon Soal Honor RT/RW

PAN Ingatkan Janji Politik Harus Ditepati

Reporter : OSPI DARMA
Editor : ROMDONY SETIAWAN
Jumat, 13 November 2026 06:45 WIB
Ketua MPPD PAN Kota Cilegon, Alawi Mahmud. (Foto: Instagram/alawimahmud_)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Daerah (MPPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon, Alawi Mahmud, angkat bicara soal polemik pernyataan Wali Kota Cilegon, Robinsar, yang mempersilakan Ketua RT/RW untuk mundur karena Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon belum dapat menaikkan honorarium.

Alawi menilai, pernyataan itu dilandasi unsur emosional dan kemarahan. Dia mengimbau, Wali Kota Cilegon tidak memberikan pernyataan yang memantik polemik.

“Pernyataan itu mencerminkan kurangnya atau tidak adanya solusi dari Wali Kota Cilegon dalam memecahkan masalah. Itu juga menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya di Cilegon, Banten, dikutip Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, Alawi mengingatkan, program kenaikan honor Ketua RT dan Ketua RW adalah janji politik. Sebab itu, Wali Kota berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut.

Jika janji itu belum dapat dipenuhi, lanjut dia, Robinsar dapat memberi penjelasan kepada masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf.

Baca juga : BSI All Out Bina Dan Berdayakan UMKM

“Statement itu (mempersilakan mundur), mencerminkan kemiskinan solusi dalam dirinya,” imbuhnya.

Alawi menambahkan, pihaknya mendukung pandangan kolektif dari 7 ketua parpol di Kota Cilegon, tentang pernyataan Wali Kota, Robinsar. Dia berharap, Robinsar dapat menyikapi kritik yang disampaikan secara bijaksana.

“Ketua parpol merupakan representasi dari kebijakan politik, yang terintegrasi dengan fraksi masing-masing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka terpanggil untuk memberi kontribusi pemikiran positif, dalam rangka mempercepat layanan publik yang prima. Itu sudah benar,” tuturnya.

Adsense

Sebab itu, Alawi menyesalkan, sikap Wali Kota Robinsar yang membalas kritik, dengan kritik. Dia juga mengajak semua pihak bekerja sama di tengah kondisi fiskal Kota Cilegon, yang sedang tidak baik-baik saja.

“Saya sadar, saya tahu, kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Tapi, jangan direspons dengan emosional, dengan kemarahan. Rakyat harus memperoleh pelayanan yang prima, jangan dimusuhi, jangan dimarahin,” tandasnya.

Baca juga : Cegah Banjir, Pengerukan Kali Ciliwung Dipercepat

Terpisah, Wali Kota Cilegon, Robinsar memastikan, rencana kenaikan honor tetap menjadi perhatian pihaknya. Menurut dia, Pemkot Cilegon tengah menyiapkan kenaikan honorarium pengurus RT/RW di Tahun Anggaran 2027.

Robinsar menambahkan, rencana tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perhatian dan penghargaan terhadap peran RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Dalam pembahasan anggaran bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada September lalu, ungkap dia, pihaknya telah menyiapkan alokasi untuk penambahan honor RT/RW.

“Insya Allah ada kenaikan untuk anggaran tahun 2027. Mohon diterima dulu, karena kondisi kasnya terbatas. Tapi, bentuk komitmen kami, tetap kami akan tunaikan,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu menerangkan, realisasi kenaikan honor akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurut dia, kondisi keterbatasan fiskal daerah mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas penggunaan anggaran, agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.

“Bukan berarti Pemerintah Kota Cilegon mengesampingkan hak RT/RW. Namun, pemenuhan kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.

Baca juga : Serbia Vs Jerman, Panser Pantang Tergelincir Lagi

Lebih lanjut, Robinsar meluruskan maksud pernyataannya yang menuai perhatian publik, soal kemungkinan RT/RW mengundurkan diri bila keberatan dengan honor yang diterima. Dia berkilah, pernyataan itu tak ditujukan kepada pengurus lingkungan yang aktif dan benar-benar bekerja untuk masyarakat.

“Saya bicara mundur, itu bukan untuk Pak RT atau Pak RW yang aktif masyarakat. Yang saya suruh minta mundur itu, yang RT atau RW-nya nggak kerja untuk masyarakat. Kalau status doang RT, RW, tapi nggak pernah turun, nggak kerja buat masyarakat, buat apa? Lebih baik diganti oleh RT atau RW-nya yang mau kerja buat masyarakat,” jelasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense