Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ada Yang Ratusan Miliiar, Ada Yang Triliunan Juga

Bu Sri, Kapan Nih Mau Bayar Utang ke BUMN?

Kamis, 2 Juli 2020 06:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Sri Mulyani Indrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Sri Mulyani Indrawati)

RM.id  Rakyat Merdeka - Bukan hanya ke pihak luar, pemerintah juga banyak utang ke BUMN. Nilainya ada yang ratusan miliar, ada juga yang triliunan. Kapan pemerintah akan bayar?

Pertanyaan ini diarahkan langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemarin, Komisi VI DPR meng gelar rapat kerja dengan BUMN Karya: PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya untuk membahas piutang antara pemerintah dengan ketiga BUMN tersebut.

Baca juga : Sssst... Jangan Diganggu, DPR dan Pemerintah Lagi Ngomongin Duit

Rapat kerja yang dimulai sekitar pukul 10 pagi itu dipimpin langsung Ketua Komisi VI, Faisol Riza. Pimpinan sidang lantas mempersilakan para Dirut memperkenalkan jajarannya secara bergantian. Kemudian dilanjutkan dengan paparan masing-masing Dirut.

Paparan mulai dari Dirut Hutama Karya Budi Harto. Budi mengungkapkan, pemerintah belum membayar utang sebesar Rp 1,88 triliun. Utang itu merupakan dana talangan untuk pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN). “Sampai saat ini ada Rp 1,88 triliun yang belum terbayar. Ini dana talangan sejak 2016 sampai 2020, Jadi sudah ulang tahun kelima,” kata Budi.

Baca juga : Anggaran Corona Rp 62 Triliun, Kalau Digarong Layak Ditembak

Secara total, dana talangan untuk pengadaan lahan yang dibayarkan Hutama Karya mencapai Rp 8,01 tri liun. Pemerintah tercatat sudah mem bayar Rp 6,13 triliun. “Masih ada dalam proses verifikasi dan ada yang sudah diverifikasi, tapi belum dibayarkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Wijaya Karya, Agung Budi Waskito menjelaskan, pemerintah masih berutang sebesar Rp 59,93 miliar. Dana itu merupakan talangan untuk pem bebasan lahan proyek Serang Panimbang. “Total dana talangan tanah Rp 1,27 triliun untuk pembebasan lahan Serang-Panimbang. Tapi sampai Juni masih kurang bayar Rp 59,9 miliar. Ini dalam tahap verifikasi,” ucap Agung.

Baca juga : Ada Parkir Elektronik, Kenapa Warga Dipaksa Bayar Manual?

Menurutnya, pemerintah membayar utang atas dana talangan ini secara bertahap. Agung merinci, pada 2018 dana yang dibayarkan pemerintah Rp 233,35 miliar, 2019 sebesar Rp 802,89 miliar, dan hingga Juni 2020 sebesar Rp 174,69 miliar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.