Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Setelah Varian Delta Merebak
Mahfud: Sekarang Rakyat Taat Prokes Dan Rebutan Vaksin
Sabtu, 24 Juli 2021 14:49 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah kewalahan menangani pandemi Covid-19 sejak varian Delta masuk dan merebak.
"Kemarin, sampai sekarang pemerintah kewalahan sejak varian Delta ini merebak," kata Mahfud MD dalam konferensi pers soal perkembangan situasi politik dan keamanan terkini di masa pandemi disiarkan langsung melalui YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7).
Baca juga : Selama PPKM Darurat, Polda Metro Jaya Ungkap 6 Kasus Pemalsuan Surat PCR Dan Vaksin
Namun, kata Mahfud, kondisi ini bikin masyarakat lebih taat pada Protokol Kesehatan (Prokes). Mahfud juga menyebut, sejak varian Delta merebak, sebagian kelompok masyarakat Indonesia yang semula anti vaksin, kini berebut untuk divaksin.
"Orang yang dulunya nggak mau antigen mau antigen. Yang dulunya nggak mau vaksin sekarang rebutan vaksin sampai antre di mana-mana bahkan ditolak, kenapa? Tenaga kesehatan tak cukup, vaksinator tak cukup," ungkap Mahfud.
Baca juga : Telkom Salurkan 868 Hewan Kurban Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi
Karena banyaknya orang yang mau divaksin, pemerintah akhirnya membuat kebijakan vaksin berbayar. Tapi, kebijakan itu, kini dicabut.
"Sesudahnya muncul usul, kalau gitu saya mau bayar sendiri dengan vaksin berbayar. Kemudian timbul penolakan dari masyarakat katanya melanggar prinsip keadilan. Nanti ada kelas sosial yang mampu bayar dan ndak mampu bayar, pemerintah langsung memutuskan tidak ada vaksin berbayar," tandasnya.
Baca juga : Rakyat Senang Rakyat Tenang
Mahfud menyakinkan, pemerintah terus berupaya maksimal menangani pandemi Covid-19. Dia menegaskan, pemerintah terus menyerap aspirasi masyarakat dan mendengar berbagai keresahan masyarakat. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya