Isu Firli Bahuri Disuap Anies Rp 2,3 T Untuk Hentikan Pengusutan Formula E, KPK: Hoax!

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, isu adanya suap Rp 2,3 triliun untuk Ketua KPK Firli Bahuri, tidak benar. Isu ini beredar di media sosial dalam bentuk konten YouTube.

Narasi dalam video itu menyebut, Firli menerima suap Rp 2,3 triliun dari Anies Baswedan agar tidak melanjutkan kasus dugaan korupsi Formula E.

"KPK kembali penyebaran berita hoaks yang menyebut penerimaan suap oleh Ketua KPK Firli Bahuri untuk menutupi penanganan perkara Formula E," ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (8/3).

Selain lewat konten YouTube, KPK menemukan satu berita hoaks lagi terkait Firli. Isi berita hoaks itu memuat informasi deklarasi capres dan cawapres yang akan dilakukan Anies Baswedan dan Firli Bahuri.

Baca juga : DAIKIN Berikan Pelatihan Bagi Siswa Untuk Meningkatkan Keahlian Hadapi Dunia Kerja

Ali menegaskan informasi tersebut juga tidak benar. Dia pun mengatakan KPK tidak ada kaitannya dengan penyebaran informasi tersebut.

"Kami menegaskan KPK tidak ada kaitannya dengan aksi dan kegiatan tersebut," tegas Ali.

Dia menyatakan, KPK memahami dan melakukan berbagai langkah mitigasi kerawanan korupsi pada sektor politik di masa-masa menjelang pesta demokrasi tahun politik 2024.

Komsio antirasuah dipastikan tetap fokus dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.

Baca juga : Nggak Terima Kasus Etik Lili Pintauli Disamakan Dengan Ferdy Sambo, Dewas KPK: Lebay!

Dalam histori penanganan perkara oleh KPK, telah banyak aktor politik yang terjerat perkara korupsi. Baik sebagai seorang kepala daerah maupun dewan perwakilan rakyat/daerah.

Melalui pendekatan strategi pendidikan, KPK pun gencar melakukan program Politik Cerdas Berintegritas. Program ini pun tidak hanya menyasar para kader partai politik, tapi juga para calon pemilih.

Hal ini demi untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang bersih dari money politic maupun praktik-praktik korupsi lainnya.

Sehingga melalui pendekatan Pencegahan, yakni berbaikan sistem politik, KPK juga mendorong Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) untuk bisa diterapkan oleh seluruh partai, khususnya yang akan menjadi peserta dalam kontesasi pemilu 2024 nanti.

Baca juga : SKI: Safari Anies Baswedan Untuk Memberikan Pendidikan Politik Rakyat

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah tertipu oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Masyarakat diminta melapor ke KPK maupun aparat penegak hukum lain jika menemukan kabar hoax. 

"Masyarakat dapat menyampaikan laporannya melalui email [email protected] atau call centre KPK 198," tandas Ali. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.