KPK Periksa Hercules soal Uang Rp 800 Juta dalam Kasus Suap HGB

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rosario de Marshal alias Hercules untuk mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 800 juta dengan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Uang tersebut sebelumnya diserahkan Hercules melalui tim penasihat hukumnya kepada KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules (HCL) sebagai saksi dari pihak swasta.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Baca juga : Summarecon Expo 2026 Hadirkan Hiburan Keluarga Di Bekasi

"Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi saudara HCL selaku pihak swasta," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Budi menyebut Hercules telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik," imbuhnya.

Menurut Budi, keterangan Hercules sangat dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara dugaan rasuah tersebut secara utuh dan terang.

Baca juga : KPK Cecar Nusron Soal Tugas dan Wewenang, hingga Setoran Jabatan

Sebelumnya, KPK menyita uang sebesar Rp 800 juta yang diserahkan Hercules melalui tim penasihat hukumnya.

KPK menduga uang tersebut berasal dari PT Summarecon Agung (SMC) dan berkaitan dengan pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp800 juta yang diserahkan oleh penasihat hukum dari saudara HRM. Uang tersebut juga diterima saudara HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan PT SMC yang ada di wilayah Kabupaten Bogor," kata Budi, Kamis (15/10/2026).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap pengurusan HGB dan gratifikasi di lingkungan BPN.

Baca juga : Diperiksa 5,5 Jam di KPK, Nusron Wahid Bungkam soal Materi Pemeriksaan

Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (15/9/2026), setelah kasus tersebut terbongkar melalui operasi senyap pada Senin (14/9/2026).

Delapan tersangka tersebut yakni Lampri (LMP), selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR), selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung; serta Arif Sugiyanto (ARF), mantan Bupati Kebumen.

Berikutnya, Fahd El Fouz (FEZ), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan periode 2024-2029; Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta yang menjadi perantara PT SUM; serta dua pihak swasta lainnya, yakni Erwin (ERW) dan Muhammad Fakhry (MF).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.