5 Jam Diperiksa KPK, Hercules Ditanya Soal Duit Rp 800 Juta dari Summarecon

RM.id  Rakyat Merdeka - Rosario de Marshall alias Hercules menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam pemeriksaan tersebut, Hercules mengaku dicecar 14 pertanyaan, terutama mengenai uang Rp 800 juta yang diterimanya dari PT Summarecon Agung (SMC).

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), Hercules bersama kuasa hukumnya keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 15.30 WIB. Ia tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.22 WIB.

Usai diperiksa, Hercules mengaku telah menjelaskan asal-usul dan peruntukan uang Rp 800 juta yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik KPK.

"Tadi kita ada sampai dengan KPK terkait uang Rp 800 juta, yang terkait uang pula yang KPK minta untuk kita menjelaskan bahwa itu asal-usulnya dari mana, dan uang itu untuk apa? Itu yang perlu dipahami oleh negara. Dan uang itu dari siapa?" ujar Hercules.

Hercules menjelaskan, uang tersebut merupakan pemberian dari pihak Summarecon ketika dirinya hendak bepergian ke luar negeri.

Selain itu, uang tersebut berkaitan dengan upaya mediasi sengketa tanah dengan ahli waris. Menurut dia, sengketa tersebut menyangkut lahan seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca juga : Datangi KPK, Hercules Siap Jelaskan Asal-usul Uang Rp 800 Juta

Pihak perusahaan pengembang perumahan itu disebut meminta bantuan untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan persoalan melalui perdamaian.

"Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu," sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, membenarkan keterangan kliennya.

Ia mengatakan Hercules bersedia memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi mengenai uang Rp 800 juta yang menjadi polemik. Agustinus menilai uang tersebut tidak seharusnya dikembalikan kepada KPK.

Menurut dia, pihak Summarecon menyerahkan uang itu untuk membantu biaya transportasi Hercules ke luar negeri sekaligus memfasilitasi perdamaian terkait sengketa tanah.

"Jadi, ada (pemberitaan) di publik, legalnya Summarecon menyatakan bahwa uang Rpb800 juta itu untuk pemblokiran dan juga penyelesaian masalah, itu adalah hoaks atau sesuatu yang tidak benar," tegasnya.

"Tapi mereka minta bantuan mau untuk memfasilitasi artinya perdamaian itu, iya," sambungnya.

Baca juga : KPK Periksa Hercules soal Uang Rp 800 Juta dalam Kasus Suap HGB

Agustinus juga membantah KPK menyita uang Rp 800 juta dari Hercules. Ia menegaskan uang tersebut diserahkan oleh tim hukum atas perintah Hercules.

"Dan tadi, terus terang saja pertanyaan penyidik itu Maung sangat gemilang menjelaskan terkait dengan 14 pertanyaan tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyita uang sebesar Rp 800 juta dari Hercules terkait perkara tersebut. Uang itu diserahkan melalui tim hukum Hercules kepada penyidik KPK.

KPK menduga, uang tersebut berasal dari PT Summarecon Agung (SMC) untuk Hercules terkait pengamanan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp 800 juta yang diserahkan oleh penasihat hukum dari saudara HRM. Uang tersebut juga diterima saudara HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan PT SMC yang ada di wilayah Kabupaten Bogor," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (15/10/2026).

Budi sebelumnya juga membenarkan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules dengan inisial HCL sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

"Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi saudara HCL selaku pihak swasta," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Baca juga : Summarecon Expo 2026 Hadirkan Hiburan Keluarga Di Bekasi

Budi menyebut, Hercules telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik," imbuhnya.

Menurut Budi, keterangan Hercules sangat dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara dugaan rasuah tersebut secara utuh dan terang.

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB dan gratifikasi di lingkungan BPN pada Selasa (15/9/2026).

Kasus ini terungkap melalui operasi senyap pada Senin (14/9/2026). Para tersangka tersebut yakni Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung; serta Arif Sugiyanto (ARF), mantan Bupati Kebumen.

Tersangka lainnya adalah Fahd El Fouz (FEZ), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan periode 2024–2029; Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta yang menjadi perantara PT SUM; serta dua pihak swasta lainnya, yakni Erwin (ERW) dan Muhammad Fakhry (MF).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.