Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemilihan Ketum Deadlock, Wasekjen Zulfahmy Wahab Minta Kongres PMII XX Ditunda

Rabu, 24 Maret 2021 12:52 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PMII Zulfahmy Wahab. (Foto: Bhayu Aji Prihartanto/Rakyat Merdeka)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PMII Zulfahmy Wahab. (Foto: Bhayu Aji Prihartanto/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Zulfahmy Wahab, meminta penyelenggaraan kongres PMII XX ditunda.

Soalnya, menurut dia, panitia Kongres PMII XX SC atau OC secara hukum telah selesai masa tugasnya per tanggal 20 Maret 2021. "Sehingga secara de jure tidak berhak melaksanakan kongres," ujar Zulfahmy, dalam siaran pers, Rabu (24/3).

Dia menilai, sejak ketua umum Agus Mulyono Herlambang dinyatakan demisioner pada Kongres XX ini, maka penyelenggaraan kongres menyisakan beban, telantar, dan tak jelas pelaksanaannya.

Berita Terkait : Penjualan Senjata Ke OPM, Senayan Minta Diusut Tuntas

Zulfahmy menjelaskan, seharusnya dalam etika persidangan, ketua umum tidak boleh dinyatakan demisioner apabila belum ada pengganti ketua umum. "Sekarang sudah 3x24 jam PB PMII belum mendapatkan ketua umum baru," keluhnya.

Untuk itu, demi keberlangsungan dan keselamatan organisasi PB PMII, Zulfahmy mengajak para kandidat ketua umum, para Pengurus Demisioner PB PMII Periode 2017-2020, Para Pengurus Koordinator Cabang Seluruh Indonesia, Para Pengurus Cabang Seluruh, dan para kader untuk menyelamatkan PMII dengan membentuk tim penyelamatan organisasi.

Menurutnya, tugas tim penyelamatan PMII adalah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tingkat nasional.

Berita Terkait : Dituding Politis, Panitia Muktamar PPP Diributin

Ada beberapa poin-poin penting yang dirumuskan. Pertama, menunda jalannya Kongres PMII sampai ada penanggung jawab yang sah. Kedua, mengembalikan kongres satu tempat agar berlangsung secara aman, jujur, dan adil.

Kemudian ketiga pemilihan ketua Umum dilakukan Di PB PMII sebagai rumah bersama dan rumah kaum pergerakan. Keempat, mendorong terbentuknya tim penyelamatan organisasi sebagai penanggung jawab persiapan pemilihan ketua umum.

Lalu kelima, menolak intervensi eksternal dalam proses pemilihan ketua umum PB PMII. "Dan keenam, mendukung penuh program Presiden Republik Indonesia, khususnya pemulihan ekonomi nasional," tandas Zulfahmy. [BYU]