<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Berita wawancara Sejumlah tokoh</title>
    <link>https://rm.id/kategori-berita/blakblakan</link>
    <description>Berisi wawancara mendalam soal berita dan informasi terkini, dengan narasumber terkait dan berkompeten di bidangnya</description>    
    <image>
      <title>Berita wawancara Sejumlah tokoh</title>
      <link>https://rm.id/kategori-berita/blakblakan</link>
      <url>https://rm.id/images/rm_id_rss.png</url>
    </image>
  
    <item>
      <title>Hasil Survei KPK  Hampir 91  Mahasiswa Pakai Jasa Joki Skripsi  Kok Bisa  Feriyansyah  Perlu Adanya Penjagaan Norma   Etik Akademik</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329436/hasil-survei-kpk-hampir-91-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-kok-bisa-feriyansyah-perlu-adanya-penjagaan-norma-etik-akademik</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329436/hasil-survei-kpk-hampir-91-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-kok-bisa-feriyansyah-perlu-adanya-penjagaan-norma-etik-akademik</guid>
      <description><![CDATA[Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan. Hasilnya, hampir 91 persen mahasiswa mengerjakan tugas akhir atau skripsi melalui praktik joki. Peristiwa ini pun menjadi perhatian Komisi X DPR dan pemerhati pendidikan.

&amp;ldquo;Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ini seperti joki tugas,&amp;rdquo; kata Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/hasil-survei-kpk-hampir-91-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-kok-bisa-feriyansyah-perlu-adanya-penjagaan-norma--etik-akademik_329436.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:15:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Hasil Survei KPK  Hampir 91  Mahasiswa Pakai Jasa Joki Skripsi  Kok Bisa  Abdul Fikri Faqih  Hasil Ini Menunjukkan Kampus Sedang  Sakit</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329437/hasil-survei-kpk-hampir-91-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-kok-bisa-abdul-fikri-faqih-hasil-ini-menunjukkan-kampus-sedang-sakit</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329437/hasil-survei-kpk-hampir-91-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-kok-bisa-abdul-fikri-faqih-hasil-ini-menunjukkan-kampus-sedang-sakit</guid>
      <description><![CDATA[Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan. Hasilnya, hampir 91 persen mahasiswa mengerjakan tugas akhir atau skripsi melalui praktik joki. Peristiwa ini pun menjadi perhatian Komisi X DPR dan pemerhati pendidikan.

&amp;ldquo;Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ini seperti joki tugas,&amp;rdquo; kata Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/hasil-survei-kpk-hampir-91-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-kok-bisa-abdul-fikri-faqih-hasil-ini-menunjukkan-kampus-sedang-sakit_329437.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:10:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Kasus Influenza Di Indonesia Alami Peningkatan  Apa Berbahaya  Masdalina Pane  Upaya Pencegahan Masih Belum Optimal</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329267/kasus-influenza-di-indonesia-alami-peningkatan-apa-berbahaya-masdalina-pane-upaya-pencegahan-masih-belum-optimal</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329267/kasus-influenza-di-indonesia-alami-peningkatan-apa-berbahaya-masdalina-pane-upaya-pencegahan-masih-belum-optimal</guid>
      <description><![CDATA[Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun, kondisi tersebut masih berada dalam kategori sedang (medium) dan belum menunjukkan situasi mengkhawatirkan.

Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada periode Agustus&amp;ndash;September masih sesuai dengan pola musiman yang selama ini terjadi di Indonesia.

Pada minggu ke-38 tahun 2026, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveilans sentinel, ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/kasus-influenza-di-indonesia-alami-peningkatan-apa-berbahaya-masdalina-pane-upaya-pencegahan-masih-belum-optimal_329267.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:15:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Kasus Influenza Di Indonesia Alami Peningkatan  Apa Berbahaya  Aji Muhawarman  Peningkatan Karena Pengaruh Musim</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329265/kasus-influenza-di-indonesia-alami-peningkatan-apa-berbahaya-aji-muhawarman-peningkatan-karena-pengaruh-musim</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329265/kasus-influenza-di-indonesia-alami-peningkatan-apa-berbahaya-aji-muhawarman-peningkatan-karena-pengaruh-musim</guid>
      <description><![CDATA[Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun, kondisi tersebut masih berada dalam kategori sedang (medium) dan belum menunjukkan situasi mengkhawatirkan.

Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada periode Agustus&amp;ndash;September masih sesuai dengan pola musiman yang selama ini terjadi di Indonesia.

Pada minggu ke-38 tahun 2026, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveilans sentinel, ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/kasus-influenza-di-indonesia-alami-peningkatan-apa-berbahaya-aji-muhawarman-peningkatan-karena-pengaruh-musim_329265.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:10:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Lebih Dari 60  Penghuni Lapas Terlibat Kasus Narkotika  Apa Solusinya  Muhammad Isnur  Pengguna Narkotika Harusnya Direhabilitasi</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329107/lebih-dari-60-penghuni-lapas-terlibat-kasus-narkotika-apa-solusinya-muhammad-isnur-pengguna-narkotika-harusnya-direhabilitasi</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329107/lebih-dari-60-penghuni-lapas-terlibat-kasus-narkotika-apa-solusinya-muhammad-isnur-pengguna-narkotika-harusnya-direhabilitasi</guid>
      <description><![CDATA[Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia merupakan narapidana yang terlibat kasus narkotika.

Yusril mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membuat kapasitas Lapas terus terbebani. Menurutnya, pembangunan Lapas baru saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan kapasitas, apabila jumlah orang yang dipidana dalam perkara ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/lebih-dari-60-penghuni-lapas-terlibat-kasus-narkotika-apa-solusinya-muhammad-isnur-pengguna-narkotika-harusnya-direhabilitasi_329107.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:15:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Lebih Dari 60  Penghuni Lapas Terlibat Kasus Narkotika  Apa Solusinya  Andreas Hugo Pareira  Rehabilitasi Juga Butuh Infrastruktur   Anggaran</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329106/lebih-dari-60-penghuni-lapas-terlibat-kasus-narkotika-apa-solusinya-andreas-hugo-pareira-rehabilitasi-juga-butuh-infrastruktur-anggaran</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/329106/lebih-dari-60-penghuni-lapas-terlibat-kasus-narkotika-apa-solusinya-andreas-hugo-pareira-rehabilitasi-juga-butuh-infrastruktur-anggaran</guid>
      <description><![CDATA[Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia merupakan narapidana yang terlibat kasus narkotika.

Yusril mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membuat kapasitas Lapas terus terbebani. Menurutnya, pembangunan Lapas baru saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan kapasitas, apabila jumlah orang yang dipidana dalam perkara ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/lebih-dari-60-penghuni-lapas-terlibat-kasus-narkotika-apa-solusinya-andreas-hugo-pareira-rehabilitasi-juga-butuh-infrastruktur--anggaran_329106.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:10:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Untuk Hemat Anggaran   Lebih Efisien  Parpol Non Parlemen Usulkan Partai Peserta Pemilu Tanpa Verifikasi Faktual Yusuf Lakaseng  Verifikasi Harus Adil  Tak Boleh Menghambat</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328965/untuk-hemat-anggaran-lebih-efisien-parpol-non-parlemen-usulkan-partai-peserta-pemilu-tanpa-verifikasi-faktual-yusuf-lakaseng-verifikasi-harus-adil-tak-boleh-menghambat</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328965/untuk-hemat-anggaran-lebih-efisien-parpol-non-parlemen-usulkan-partai-peserta-pemilu-tanpa-verifikasi-faktual-yusuf-lakaseng-verifikasi-harus-adil-tak-boleh-menghambat</guid>
      <description><![CDATA[Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik menilai, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu perlu mempermudah prosedur dan mekanisme tahapan pemilu. Langkah tersebut dinilai penting agar proses tahapan pemilu lebih efisien, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

&amp;ldquo;Pada Pemilu 2024, waktu dan sumber daya politik banyak dihabiskan untuk prosedur administratif dan teknis,&amp;rdquo; kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).

Menurut ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/untuk-hemat-anggaran--lebih-efisien-parpol-non-parlemen-usulkan-partai-peserta-pemilu-tanpa-verifikasi-faktual-yusuf-lakaseng-verifikasi-harus-adil-tak-boleh-menghambat_328965.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:15:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Untuk Hemat Anggaran   Lebih Efisien  Parpol Non Parlemen Usulkan Partai Peserta Pemilu Tanpa Verifikasi Faktual Rofi Munawar  Verifikasi Faktual Butuh Biaya Yang Cukup Besar</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328964/untuk-hemat-anggaran-lebih-efisien-parpol-non-parlemen-usulkan-partai-peserta-pemilu-tanpa-verifikasi-faktual-rofi-munawar-verifikasi-faktual-butuh-biaya-yang-cukup-besar</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328964/untuk-hemat-anggaran-lebih-efisien-parpol-non-parlemen-usulkan-partai-peserta-pemilu-tanpa-verifikasi-faktual-rofi-munawar-verifikasi-faktual-butuh-biaya-yang-cukup-besar</guid>
      <description><![CDATA[Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik menilai, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu perlu mempermudah prosedur dan mekanisme tahapan pemilu. Langkah tersebut dinilai penting agar proses tahapan pemilu lebih efisien, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

&amp;ldquo;Pada Pemilu 2024, waktu dan sumber daya politik banyak dihabiskan untuk prosedur administratif dan teknis,&amp;rdquo; kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).

Menurut ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/untuk-hemat-anggaran--lebih-efisien-parpol-non-parlemen-usulkan-partai-peserta-pemilu-tanpa-verifikasi-faktual-rofi-munawar-verifikasi-faktual-butuh-biaya-yang-cukup-besar_328964.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:10:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Selesaikan Masalah Truk ODOL  Pemerintah   DPR Siapkan Sanksi Berat Sampai Denda Rp 50 Miliar Djoko Setijowarno  Pelanggaran Terus Terjadi  Jika Sumbernya Bermasalah</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328830/selesaikan-masalah-truk-odol-pemerintah-dpr-siapkan-sanksi-berat-sampai-denda-rp-50-miliar-djoko-setijowarno-pelanggaran-terus-terjadi-jika-sumbernya-bermasalah</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328830/selesaikan-masalah-truk-odol-pemerintah-dpr-siapkan-sanksi-berat-sampai-denda-rp-50-miliar-djoko-setijowarno-pelanggaran-terus-terjadi-jika-sumbernya-bermasalah</guid>
      <description><![CDATA[Pelanggaran kendaraan over dimension over loading (ODOL) bakal mendapat ancaman sanksi lebih berat jika Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) disahkan. Aturan ini pun mendapat tanggapan beragam.

Dalam pembahasan RUU tersebut, Pemerintah dan DPR mengusulkan sanksi pidana bagi pelanggaran ODOL berupa denda hingga Rp 50 miliar dan pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengenaan sanksi nantinya tidak hanya menyasar ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/selesaikan-masalah-truk-odol-pemerintah--dpr-siapkan-sanksi-berat-sampai-denda-rp-50-miliar-djoko-setijowarno-pelanggaran-terus-terjadi-jika-sumbernya-bermasalah_328830.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:15:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Selesaikan Masalah Truk ODOL  Pemerintah   DPR Siapkan Sanksi Berat Sampai Denda Rp 50 Miliar Syaiful Huda  Tujuannya Lindungi Sopir Dari Tekanan Pengusaha</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328820/selesaikan-masalah-truk-odol-pemerintah-dpr-siapkan-sanksi-berat-sampai-denda-rp-50-miliar-syaiful-huda-tujuannya-lindungi-sopir-dari-tekanan-pengusaha</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/blakblakan/328820/selesaikan-masalah-truk-odol-pemerintah-dpr-siapkan-sanksi-berat-sampai-denda-rp-50-miliar-syaiful-huda-tujuannya-lindungi-sopir-dari-tekanan-pengusaha</guid>
      <description><![CDATA[Pelanggaran kendaraan over dimension over loading (ODOL) bakal mendapat ancaman sanksi lebih berat jika Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) disahkan. Aturan ini pun mendapat tanggapan beragam.

Dalam pembahasan RUU tersebut, Pemerintah dan DPR mengusulkan sanksi pidana bagi pelanggaran ODOL berupa denda hingga Rp 50 miliar dan pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengenaan sanksi nantinya tidak hanya menyasar ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/selesaikan-masalah-truk-odol-pemerintah--dpr-siapkan-sanksi-berat-sampai-denda-rp-50-miliar-syaiful-huda-tujuannya-lindungi-sopir-dari-tekanan-pengusaha_328820.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:10:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
  </channel>
  </rss>
  