<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Berita tentang kegiatan, persiapan, kampanye, pengawasan, dan penyelenggaraan Pemilu.</title>
    <link>https://rm.id/kategori-berita/pemilu</link>
    <description>Sumber berita politik terbaru, dengan analisis mendalam seputar pemilu, pilkada, pilgub, pilbup, pilwalkot, kebijakan publik dan pemerintahan. Dilengkapi informasi eksklusif yang dikemas secara menarik.</description>    
    <image>
      <title>Berita tentang kegiatan, persiapan, kampanye, pengawasan, dan penyelenggaraan Pemilu.</title>
      <link>https://rm.id/kategori-berita/pemilu</link>
      <url>https://rm.id/images/rm_id_rss.png</url>
    </image>
  
    <item>
      <title>Ketua Bawaslu  Transparansi Pemilu   Pendidikan Pemilih Kunci Demokrasi Substantif</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/314163/ketua-bawaslu-transparansi-pemilu-pendidikan-pemilih-kunci-demokrasi-substantif</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/314163/ketua-bawaslu-transparansi-pemilu-pendidikan-pemilih-kunci-demokrasi-substantif</guid>
      <description><![CDATA[Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penguatan demokrasi substantif melalui peningkatan transparansi pemilu, pendidikan pemilih, serta pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas.

Menurut Bagja, langkah tersebut menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Bagja mengingatkan, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/ketua-bawaslu-transparansi-pemilu--pendidikan-pemilih-kunci-demokrasi-substantif_314163.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:39:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Blacklist Pelaku Money Politics  Tindak Tegas Perusak Demokrasi</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/310792/blacklist-pelaku-money-politics-tindak-tegas-perusak-demokrasi</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/310792/blacklist-pelaku-money-politics-tindak-tegas-perusak-demokrasi</guid>
      <description><![CDATA[Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn J.H. Malonda mengusulkan agar dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dimasukkan sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang alias money politics. Salah satunya dengan memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar larangan (blacklist).

Menurut Herwyn, pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya. Sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/blacklist-pelaku-money-politics-tindak-tegas-perusak-demokrasi_310792.jpeg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 20:51:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Golkar PKB Kompak Dukung Blacklist Pelaku Money Politics</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/310537/golkarpkb-kompak-dukung-blacklist-pelaku-money-politics</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/310537/golkarpkb-kompak-dukung-blacklist-pelaku-money-politics</guid>
      <description><![CDATA[Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan usulan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku politik uang atau money politics di-blacklist dalam Pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, blacklist itu penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat adalah membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

&amp;ldquo;Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/golkarpkb-kompak-dukung-blacklist-pelaku-money-politics_310537.jpeg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Sun, 10 May 2026 21:27:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Hadapi Pemilu 2029  KPU Siapkan Dapil Khusus di IKN</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/308751/hadapi-pemilu-2029-kpu-siapkan-dapil-khusus-di-ikn</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/308751/hadapi-pemilu-2029-kpu-siapkan-dapil-khusus-di-ikn</guid>
      <description><![CDATA[Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan pemutakhiran data pemilih dan pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) khusus di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Pemilu 2029. Langkah ini dilakukan seiring rencana penyelenggaraan pemilihan anggota DPR dan DPD di kawasan ibu kota baru tersebut.

&amp;ldquo;Ke depan akan ada dapil khusus di IKN pada Pemilu 2029, sehingga persiapannya dilakukan mulai kini,&amp;rdquo; kata Komisioner KPU Iffa Rosita, saat melakukan kunjungan kerja ke IKN dalam rangka audiensi dan ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/hadapi-pemilu-2029-kpu-siapkan-dapil-khusus-di-ikn_308751.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:13:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>DKPP Terima 765 Laporan  Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Melejit</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/308555/dkpp-terima-765-laporan-aduan-pelanggaran-etik-penyelenggara-pemilu-melejit</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/308555/dkpp-terima-765-laporan-aduan-pelanggaran-etik-penyelenggara-pemilu-melejit</guid>
      <description><![CDATA[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat lonjakan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang Pemilu 2024. Total aduan mencapai 765 laporan, meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya yang hanya 514 aduan.

Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan, kenaikan angka pelaporan dari 514 menjadi 765 aduan pada 2024 dipicu beberapa faktor. Di antaranya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, masih adanya ketidakprofesionalan penyelenggara ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/dkpp-terima-765-laporan-aduan-pelanggaran-etik-penyelenggara-pemilu-melejit_308555.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 21:29:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Kemarau Panjang di 2026  DPR  Waspada Potensi Bencana Kekeringan</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/303250/kemarau-panjang-di-2026-dpr-waspada-potensi-bencana-kekeringan</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/303250/kemarau-panjang-di-2026-dpr-waspada-potensi-bencana-kekeringan</guid>
      <description><![CDATA[Anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti secara serius pengumuman dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang memprediksi musim kemarau pada tahun 2026 akan lebih panjang dan lebih panas.

Tindaklanjut tersebut sebagai panduan umum dalam menyusun perencanaan langkah-langkah mitigasi.

&amp;ldquo;Ini bukan alarm biasa, tapi alarm serius yang tidak bisa ditanggapi secara normatif dan dimitigasi dengan pendekatan normal,&amp;quot; ujar ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/kemarau-panjang-di-2026-dpr-waspada-potensi-bencana-kekeringan_303250.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:01:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Hidupkan Musyawarah Pancasila  Pilkada Tak Langsung Bukan Anti Demokrasi</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/301070/hidupkan-musyawarah-pancasila-pilkada-tak-langsung-bukan-antidemokrasi</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/301070/hidupkan-musyawarah-pancasila-pilkada-tak-langsung-bukan-antidemokrasi</guid>
      <description><![CDATA[Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka. Sejumlah lembaga survei menilai opsi ini layak dipertimbangkan, terutama karena mahalnya ongkos politik dalam Pilkada langsung yang dinilai kian tak terkendali.

Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan, mengatakan biaya politik dalam pilkada langsung sudah menjadi persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Sejak digelar pertama kali pada 2005, kata dia, tren pembiayaan politik terus meningkat ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/hidupkan-musyawarah-pancasila-pilkada-tak-langsung-bukan-antidemokrasi_301070.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:15:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Polemik Pilkada  LSI Denny JA Beri Rekomendasi Jalan Tengah</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/296332/polemik-pilkada-lsi-denny-ja-beri-rekomendasi-jalan-tengah</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/296332/polemik-pilkada-lsi-denny-ja-beri-rekomendasi-jalan-tengah</guid>
      <description><![CDATA[Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memberi rekomendasi kebijakan jalan tengah terkait polemik pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada langsung dan tidak langsung tengah jadi perbincangan hangat. Ada yang setuju Pilkada dipilih DPRD, banyak pula yang mendukungkepala daerah tetap dipilih langsung.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa membeberkan sejumlah rekomendasi jalan tengah yang menurutnya lebih rasional.

Pertama, seluruh stakholder ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/polemik-pilkada-lsi-denny-ja-beri-rekomendasi-jalan-tengah_296332.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 20:02:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Inflasi Demokrasi  Pilkada Dan Pilpres Yang Mahal</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/295913/inflasi-demokrasi-pilkada-dan-pilpres-yang-mahal</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/295913/inflasi-demokrasi-pilkada-dan-pilpres-yang-mahal</guid>
      <description><![CDATA[Dalam kajian teori politik, istilahinflasi demokrasidigunakan untuk menggambarkan kondisi ketika demokrasi mengalami perluasan prosedural yang sangat masif, tetapi tidak diiringi oleh pendalaman kualitas substantif. Di sinilah, wacana mengoreksi kembali demokrasi langsung kita di Indoensia menemukan relevansinya. 

Giovanni Sartori menjelaskan, bahwa demokrasi dapat mengalami &amp;ldquo;inflationary stretching,&amp;rdquo; yakni ketika konsep dan praktik demokrasi diperluas secara berlebihan hingga ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/inflasi-demokrasi-pilkada-dan-pilpres-yang-mahal_295913.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:43:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
    <item>
      <title>Media Gathering 2025  KPU Gelar Diskusi Pemilu</title>
      <link>https://rm.id/baca-berita/pemilu/292759/media-gathering-2025-kpu-gelar-diskusi-pemilu</link>
      <guid>https://rm.id/baca-berita/pemilu/292759/media-gathering-2025-kpu-gelar-diskusi-pemilu</guid>
      <description><![CDATA[Acara Media Gathering KPU Tahun 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (8/12/2025) juga diisi dengan diskusi tentang Pemilu dan demokrasi Indonesia.

Di bawah tema &amp;quot;Sinergi Pilar Demokrasi&amp;quot;, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghadirkan akademisi, peneliti, dan para pegiat demokrasi, untuk membedah problem krusial, mulai dari disinformasi, literasi pemilih, hingga inovasi layanan informasi publik.

Dalam forum itu, sederet pakar mengurai tantangan kontemporer yang ...]]></description>
      <enclosure url="https://rm.id/images/berita/750x390/media-gathering-2025-kpu-gelar-diskusi-pemilu_292759.jpg" length="10240" type="image/jpg"/>
      <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 17:45:00 +0700</pubDate>
    </item>
    
  </channel>
  </rss>
  