RM.id Rakyat Merdeka - Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara menjadi perhatian semua pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Di rapat terbatas antara Presiden dengan Kapolri dan sejumlah menteri, pada Minggu (9/11/2025), muncul wacana agar ada pembatasan terhadap game online di kalangan pelajar. Pasalnya, game online dinilai memiliki pengaruh terhadap aksi kekerasan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan isi pembahasan pada rapat terbatas tersebut. Salah satunya adalah menyoroti soal pengaruh game online. “Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Baca juga : Redenominasi Rupiah Butuh Sosialisasi Dan Waktu Transisi
Menurut Mensesneg, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka. Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah.
“Jadi perlu ada pembatasan. Di situ jenis-jenis senjata mudah sekali dipelajari, dan ini bisa lebih berbahaya. Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan (di dalam game) bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa,” sambung Prasetyo.
Baca juga : Gus Dur Dan Marsinah Jadi Nama Gedung Di Kemenham
Rencana membatasi game online ini mendapat respons beragam. Misalnya dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan yang mendukung rencana ini. Menurut dia, pembatasan game online bagi anak sangat penting dilakukan, mengingat banyaknya kasus penyimpangan perilaku akibat paparan konten yang tidak sesuai usia.
KPAI, kata dia, mendorong Pemerintah segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas dan Peraturan Presiden (Perpres) Peta Jalan sebagai dasar hukum perlindungan anak di ruang digital. “Jika kedua regulasi itu diimplementasikan secara efektif, anak-anak akan terlindungi dari konten negatif dan penyalahgunaan ruang digital, termasuk game online,” menilai Kawiyan kepada Rakyat Merdeka, Senin (10/11/2025).
Baca juga : 3 Kali Pemilu Lolos Terus, NasDem Usul PT 7 Persen
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, rencana pembatasan game online harus disikapi secara komprehensif, bukan reaktif. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak, edukasi digital, dan perkembangan industri kreatif nasional. “Yang penting adalah bagaimana konten digunakan, siapa yang mengaksesnya, dan sejauh mana pengawasannya,” ujar Dave kepada Rakyat Merdeka, Senin (10/11/2025).
Untuk mengetahui pandangan Kawiyan mengenai rencana pembatasan game online, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.