Sebelumnya
Bagaimana pandangan Partai Golkar terkait adanya usulan Gubernur dipilih oleh Presiden dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD?
Golkar sudah sejak lama mewacanakan Pilkada melalui DPRD. Hanya saja, kami ingin tetap ada partisipasi rakyat dalam proses Pilkada. Partisipasi rakyat itu tetap bisa diwujudkan dengan adanya kampanye langsung kepada rakyat, lalu harus tetap ada debat kandidat.
Kenapa harus seperti itu?
Karena dengan adanya debat kandidat itu, rakyat tetap bisa menilai isi kepala calon pemimpinnya itu. Sehingga anggota DPRD, ketika mau memilih, yang kira-kira tidak sesuai dengan pemahaman kolektif rakyat kebanyakan, itu pastinya akan terbebani kalau ada kampanye secara langsung dan debat kandidat yang bisa dilihat langsung oleh rakyat. Ini kan yang tidak ada pada Pilkada era dahulu yang dipilih oleh DPRD.
Dari sisi demokrasi bagaimana?
Kalau perlu ada kontrak politik yang melibatkan elemen rakyat. Proses penjaringan calon pun harus melibatkan elemen rakyat. Jadi tidak bisa anggota DPRD tanpa keterlibatan rakyat sama sekali dalam memilih seseorang untuk menjadi kepala daerah. Kalau Golkar positioning-nya seperti itu.
Lantas bagaimana untuk Pemilihan Gubernur yang diusulkan PKB agar dipilih Presiden?
Kalau untuk gubernur, karena itu memang bisa dikatakan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, memang bisa diatur.
Baca juga : Menteri PKP Mulai Bangun Huntap Korban Banjir Sumut
Maksudnya bagaimana?
Jadi bisa tetap dipilih DPRD tetapi prosesnya tetap melibatkan Pemerintah Pusat. Misalkan, DPRD memilih tiga orang usulan kemudian Pemerintah Pusat yang menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur definitif.
Atau sebaliknya, setelah proses kampanye-kampanye, dikirimkan nama yang cukup banyak, lalu tiga besarnya dipilih oleh DPRD. Jadi memang ada varian-varian yang bisa didiskusikan untuk gubernur.
Tetapi intinya, jika nanti melibatkan tangan pusat, rakyat tidak boleh ditinggalkan dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Baik gubernur, bupati maupun wali kota, tetap melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca juga : Kapolri Minta Satgas Waspada Cuaca Ekstrem
Kalau konteksnya untuk gubernur, konkretnya akan seperti apa dalam pelibatan masyarakat?
Sama saja. Proses penjaringannya kan bisa dilakukan. Misalnya, penjaringan sampai lima atau tujuh orang. Baru kemudian nanti diusulkan ke pusat. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 22 Desember 2025 dengan judul "Usul Ketua Umum PKB, Gubernur Ditunjuk Presiden, Bupati-Walikota Dipilih DPRD Muhammad Sarmuji: Golkar Setuju, Tapi Ada Partisipasi Rakyat"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.