Sebelumnya
Anda bersama Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk YLBHI, menolak Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA) yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Apa alasan penolakan tersebut?
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA).
Apa dasar Koalisi menolak undang-undang tersebut?
Koalisi menilai proses pembentukannya bermasalah dan substansinya menyimpang dari semangat kerakyatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.
Baca juga : Senayan Ingatkan Jaga Rupiah
Alih-alih membongkar ketimpangan penguasaan tanah, UU PRA justru berisiko memperkuat penguasaan tanah oleh badan usaha, mempersulit pengakuan hak-hak rakyat, serta memperluas praktik kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.
Apa yang menjadi desakan Koalisi kepada DPR dan Pemerintah?
Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang bermasalah serta menyusun ulang UU PRA dengan memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukannya.
Selain UU PRA, Anda juga mengkritisi penempatan polisi aktif sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Apa persoalannya?
Baca juga : Normalisasi Sungai Di Aceh Dan Sumatera Dipercepat
Penempatan polisi aktif sebagai Kepala BRAN menimbulkan persoalan terkait independensi dan potensi benturan kepentingan kelembagaan.
Dalam pendampingan berbagai konflik agraria, Koalisi menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam tindakan kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga yang seharusnya menjalankan agenda reforma agraria secara adil.
Apa yang Anda harapkan dari Presiden terkait persoalan tersebut?
Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil sebagai Kepala BRAN.
Baca juga : Zulhas Tegaskan PAN Koalisi Sejati Prabowo
Apa catatan penting lainnya yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria?
Pemerintah harus menghentikan kriminalisasi, memulihkan hak-hak korban konflik agraria, membatasi penguasaan tanah secara adil, serta memastikan redistribusi tanah memberikan kepastian hak dan mendorong kemandirian rakyat. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu,11 November 2026 dengan judul "Polemik UU Reforma Agraria Kalau Keberatan, Silakan Gugat Muhammad Isnur: Proses Pembuatannya Bermasalah & Menyimpang"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.