80% Syarat Terpenuhi, RI Kebut Aksesi OECD

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga regulasi pada 2027 sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tiga regulasi yang menjadi prioritas penyelesaian meliputi aturan mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing, revisi Undang-Undang (UU) Statistik dan revisi UU Persaingan Usaha.

“Tiga hal itu juga dibahas untuk menjadi prioritas diselesaikan tahun depan,” kata Airlangga usai Rapat Perkembangan Aksesi Indonesia pada OECD di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, tingkat pemenuhan persyaratan Indonesia untuk menjadi anggota OECD saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, masih terdapat sejumlah ketentuan penting yang membutuhkan kelengkapan regulasi dan perundang-undangan.

Baca juga : Trump Buka Suara, FBI Turun Tangan

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian utama adalah aturan foreign bribery. Menurut Airlangga, Indonesia hingga kini belum memiliki aturan khusus yang mengatur penyuapan terhadap pejabat publik asing. Karena itu, penyusunan aturan tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Selain itu, Pemerintah memprioritaskan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Regulasi tersebut perlu diperbarui.

Usulan revisi undang-undang itu telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Revisi tersebut juga menjadi inisiatif Komisi VI DPR.

Sementara, revisi Undang-Undang Statistik menjadi regulasi ketiga yang masuk dalam daftar prioritas Pemerintah.

Baca juga : Nana Mirdad, Dihadiahi Tas Lebih Berharga Dari Hermes

Terkait penguatan aturan antikorupsi, Pemerintah juga masih mengkaji revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pembaruan regulasi tersebut tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, pembaruan UU Tipikor diperlukan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar antikorupsi internasional.

Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Antisuap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum untuk memperbarui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.

Salah satu poin revisi UU Tipikor, kata Setyo, adalah mengakomodasi mandat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Baca juga : 10 Mantan Kapolri 3 Jam Di Hambalang

“Dalam UNCAC, khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kami perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” kata Setyo.

Dalam perkembangan proses aksesi, OECD telah menyampaikan kuesioner dan melaksanakan sebagian misi pencarian fakta (fact-finding mission). Hal ini untuk menilai kesiapan Indonesia memenuhi standar keanggotaan organisasi tersebut. DIR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Rabu,11 November 2026 dengan judul "Airlangga: Tiga Regulasi Ditarget Rampung 2027 80% Syarat Terpenuhi, RI Kebut Aksesi OECD"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.