BREAKING NEWS
 

Aturan Syarat Nyapres Harus Berijazah SMA Digugat Ke MK

Titi Anggraini: Aturan Ini Kewenangan Pembentuk Undang-Undang

Reporter : NANA MAULANA
Editor : DEDE HERMAWAN
Senin, 16 November 2026 07:15 WIB
Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu UI. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali menjadi sorotan. Salah satunya aturan syarat capres dan cawapres yang wajib melampirkan ijazah paling rendah SMA atau sederajat.

Aturan tersebut secara resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar sebagai Pemohon, dengan didampingi kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti, dan Buce Abraham Beruat.

Pemohon menyoroti syarat maju menjadi calon presiden di Amerika Serikat (AS) tak harus melampirkan ijazah pendidikan formal. Hal tersebut dijadikan landasan perbandingan agar MK menghapus pasal yang mewajibkan capres dan cawapres berijazah paling rendah tamat SMA atau sederajat. Permohonan ini pun menjadi perbincangan.

“Amerika Serikat, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tidak menetapkan persyaratan ijazah pendidikan formal bagi seseorang untuk menjadi Presiden,” tulis permohonan yang teregistrasi Kamis (12/11/2026).

Baca juga : Ahmad Doli Kurnia: Syarat Pendidikan Harus Ada, Kalau Perlu Dinaikkan

Pemohon menjelaskan, Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi Amerika Serikat hanya membatasi syarat presiden pada aspek kewarganegaraan, usia minimal 35 tahun, dan domisili selama 14 tahun. Selain Amerika Serikat, negara demokrasi lain seperti Prancis dan India juga tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat konstitusional pencalonan pemimpin negara.

“Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden,” bunyi dokumen permohonan tersebut.

Menurut Pemohon, kecakapan kepemimpinan seseorang tidak secara otomatis ditentukan oleh ijazah formal, melainkan dapat dibentuk melalui pengalaman organisasi, pemerintahan, dan pengabdian masyarakat. Syarat ijazah formal dipandang terlalu administratif serta berpotensi memicu pertentangan politik berkepanjangan yang mengganggu stabilitas nasional.

“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” tulis pemohon.

Baca juga : DPR Berharap Tol Yogya-Solo Bisa Mengurai Kemacetan

Dalam petitumnya, Pemohon memohon Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi gugatan uji materiil tersebut, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menghargai langkah uji materi tersebut. Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan permohonan atau gugatan hukum terhadap masalah apa pun.

“Itu dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” ujar Doli kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (14/11/2026).

Dia menegaskan, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang lengkap. Yakni manusia yang berintegritas, amanah, berkarakter, sehat, dan cerdas. “Di sinilah perlunya ilmu. Mekanisme paling awal dan mendasar untuk mengukur seseorang berilmu adalah sekolah,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Adsense

Baca juga : Airlangga Yakin Perdagangan RI-Kanada Naik Dua Kali Lipat

Sementara itu, Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, ketentuan syarat pendidikan capres dan cawapres merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Yakni hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi oleh DPR bersama Pemerintah.

“Bukan melalui putusan pengadilan yang bersifat positive legislator,” ungkap Titi kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (14/11/2026).

Untuk mengetahui pandangan Titi Anggraini mengenai adanya gugatan UU Pemilu agar ijazah pendidikan formal tidak menjadi syarat pendaftaran bakal capres dan cawapres, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense