Sebelumnya
Mengapa Anda dan Fraksi Partai Golkar MPR RI menginisiasi pembentukan RUU Obligasi Daerah?
Kami menginisiasi pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai upaya memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Fraksi Partai Golkar MPR RI tidak sekadar menggagas pembentukan regulasi tersebut, tetapi juga telah menyiapkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.
Naskah Akademik dan draf RUU Obligasi Daerah sudah kami siapkan. Ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah siap untuk dibahas. Tinggal bagaimana kita mendorongnya bersama agar segera menjadi undang-undang.
Baca juga : DPR Targetkan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional
Mengapa Anda menilai pembentukan UU Obligasi Daerah penting?
Selama ini, sejumlah daerah sebenarnya memiliki kemampuan fiskal untuk menerbitkan obligasi daerah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penerbitannya.
Pembentukan UU Obligasi Daerah semakin mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, termasuk penghematan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Bisa diberikan contoh daerah yang sebenarnya sudah siap menerbitkan obligasi daerah?
Baca juga : Pemerintah Siap Perluas Akses Pasar Ke Uni Eropa
DKI Jakarta, misalnya, sebenarnya sudah siap. APBD-nya besar, tata kelolanya bagus, dan peringkat keuangannya juga baik. Namun, ketika ingin menerbitkan obligasi, landasan hukumnya belum tersedia.
Kalau tidak ada undang-undangnya, siapa yang berani mengambil risiko? Inilah yang selama ini menghambat daerah. Karena itu, Fraksi Partai Golkar MPR RI hadir untuk memberikan jalan keluarnya.
Obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang dapat mendorong kemandirian fiskal. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat menerbitkan surat utang yang dibeli masyarakat maupun investor. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur produktif.
Mengapa RUU Obligasi Daerah perlu segera dibahas dan disahkan?
Baca juga : Golkar Dukung Prabowo Perjuangkan Palestina
Ada beberapa alasan. Pertama, memberikan kepastian hukum yang selama puluhan tahun dinantikan pemerintah daerah. Dengan adanya undang-undang, penerbitan obligasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Kedua, menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah. Obligasi dapat menjadi alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan.
Ketiga, menjadi bentuk dukungan konkret terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Golkar tidak hanya mendukung kebijakan efisiensi Pemerintah, tetapi juga menawarkan solusi agar daerah tetap memiliki ruang fiskal untuk berkembang. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 19 November 2026 dengan judul "Golkar Inisiasi UU Obligasi Daerah, Apa Urgensi, Manfaat & Risikonya? Firman Soebagyo: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Mandiri"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.