Dark/Light Mode

Golkar Inisiasi UU Obligasi Daerah, Apa Urgensi, Manfaat & Risikonya?

Badiul Hadi: Jangan Membebani Pemerintah Daerah

Kamis, 19 November 2026 07:15 WIB
Badiul Hadi, Manajer Riset Seknas FITRA. Foto: Istimewa
Badiul Hadi, Manajer Riset Seknas FITRA. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dorongan tersebut disampaikan Mekeng dalam konferensi pers Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, Rabu (18/11/2026).

Menurut Mekeng, sarasehan nasional tersebut merupakan puncak dari perjalanan Fraksi Partai Golkar MPR RI selama satu tahun dalam menginisiasi penyusunan regulasi mengenai obligasi daerah.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar MPR RI juga menyerahkan naskah akademik yang telah disusun oleh tim perumus sebagai bagian dari upaya mendorong pembentukan undang-undang tersebut.

“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Oleh karena itu, kami membantu Pemerintah Pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” kata Mekeng.

Baca juga : Firman Soebagyo: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Mandiri

Ia menjelaskan bahwa sumber pembiayaan obligasi daerah dapat berasal dari berbagai instrumen investasi publik. Di antaranya perbankan nasional maupun internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor perorangan, hingga trust fund.

Meski demikian, Mekeng menekankan, pemerintah daerah harus mempersiapkan proyek secara matang sebelum menerbitkan obligasi. Sebab, skema pembiayaan tersebut harus berbasis proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.

Mekeng berharap gagasan pembentukan UU Obligasi Daerah mendapatkan dukungan politik dari seluruh partai politik dan fraksi di DPR RI agar proses legislasi dapat berjalan lancar. Ia juga meminta anggota DPR dan pihak terkait ikut mengawal pembentukan regulasi tersebut.

“Kami berharap meminta dukungan politik dari teman-teman partai politik lain dan fraksi-fraksi lain agar proses pembentukan undang-undang di DPR ini bisa berjalan dengan berhasil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah akademisi, terdapat potensi besar bagi daerah untuk memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Baca juga : DPR Targetkan Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Dari hasil kajian tersebut, setidaknya sembilan provinsi dinilai layak menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, terdapat 44 kabupaten dan kota yang juga dinilai layak menggunakan instrumen pembiayaan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan, pihaknya telah menyiapkan naskah akademik dan draf RUU Obligasi Daerah untuk selanjutnya diserahkan dan dibahas bersama DPR RI serta Pemerintah.

Firman berharap terdapat kemauan politik dari seluruh pihak agar regulasi tersebut dapat segera masuk dalam pembahasan legislasi nasional.

“Ini terobosan baru dari Fraksi Partai Golkar MPR RI. Kami tidak hanya berdiskusi, kami sudah membawa solusinya. Naskah akademiknya sudah ada, draf RUU-nya sudah ada. Tinggal kemauan politik kita bersama untuk mengesahkannya. Ini yang namanya Golkar hadir untuk rakyat dan untuk mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Firman.

Namun, wacana penerbitan obligasi daerah juga mendapat sejumlah catatan kritis. Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, mengingatkan bahwa instrumen tersebut tidak hanya berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat membuka ruang politisasi anggaran.

Baca juga : Pemerintah Siap Perluas Akses Pasar Ke Uni Eropa

Menurut Badiul, Pemerintah perlu memastikan penerbitan obligasi daerah tidak justru membebani keuangan daerah dan memperlebar kesenjangan fiskal antardaerah.

Lantas, bagaimana urgensi pembentukan UU Obligasi Daerah dan apa saja potensi manfaat serta risikonya bagi pemerintah daerah? Berikut wawancara dengan Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.