Sebelumnya
Publik menyoroti hilangnya aturan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dalam UU Perampasan Aset. Bagaimana tanggapan Anda?
Dalam merumuskan norma undang-undang, pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 28I. Selain itu, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
Kalau ada persepsi publik bahwa aturan ini tidak memiskinkan koruptor, sebenarnya kami sudah menyiapkan normanya. Nanti, kalau pelaku terbukti melakukan tindak pidana, tugas aparat penegak hukum (APH) untuk menyita dan merampas hartanya.
Baca juga : DPR Siapkan Payung Hukum Angkutan Kendaraan Roda Dua
Bukankah dengan tidak adanya aturan pemiskinan, hukuman bagi koruptor menjadi tidak maksimal?
Siapa bilang tidak bisa dimiskinkan. Jika aparat penegak hukum kita mau bekerja secara progresif, semua pelaku kejahatan tetap bisa dimiskinkan. Instrumen hukumnya sudah berlapis, mulai dari KUHAP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset, hingga Undang-Undang Perampasan Aset.
Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, penyidik bisa langsung menyita aset-asetnya untuk kemudian dibuktikan di persidangan. Jika terbukti aset tersebut berasal dari hasil kejahatan, baik korupsi, narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maupun judi online, semuanya bisa dirampas untuk negara.
Baca juga : Pasar Produk Indonesia Makin Luas Di Eropa
Lalu, mengapa perampasan aset tidak bisa langsung dilakukan secara mutlak begitu seseorang terjerat kasus korupsi?
Ya, karena negara ini punya asas hukum yang harus dihormati, salah satunya asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa serta-merta merampas seluruh harta seseorang yang baru berstatus tersangka tanpa melalui proses pembuktian di pengadilan. Warga negara punya hak untuk membuktikan asal-usul kekayaannya. Jika kekayaannya sah dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak boleh dirampas.
Dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan yudikatiflah yang berwenang mengadili dan menafsirkan harta mana yang merupakan hasil kejahatan dan layak dirampas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). NNM
Baca juga : Desa Jadi Fondasi Utama Wujudkan Indonesia Emas
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 22 November 2026 dengan judul "DPR Coret Aturan Pemiskinan Dalam UU Perampasan Aset, Apa Alasannya? Rudianto Lallo: Tak Boleh Bertentangan Konstitusi Dan HAM"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.