Rudianto Lallo: Tak Boleh Bertentangan Konstitusi Dan HAM
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan bahwa ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan. Ke
Minggu, 22 November 2026 07:10 WIB