BREAKING NEWS
 

DPR Coret Aturan Pemiskinan Dalam UU Perampasan Aset, Apa Alasannya?

Ibrahim: Korupsi Itu Melanggar HAM Layanan Publik

Reporter : NANA MAULANA
Editor : DEDE HERMAWAN
Minggu, 22 November 2026 07:15 WIB
Ibrahim, Kepala Divisi/Program Manager Hukum & Investigasi ICW. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Publik menyoroti hilangnya aturan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dalam UU Perampasan Aset. Bagaimana tanggapan Anda?

Menurut kami, yang dicoret sebenarnya adalah perampasan atas kekayaan tidak wajar, yakni harta pejabat yang jauh melampaui penghasilannya dan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Ini jantung UU Perampasan Aset. Tanpa itu, undang-undang ini hanya bisa mengambil aset yang sudah terbukti terkait dengan perkara tertentu, sama seperti yang sudah bisa dilakukan selama ini.

Istilah “pemiskinan” pun menyesatkan. Tidak ada yang dimiskinkan. Yang diambil hanya harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harta yang sah tetap milik pejabat.

Baca juga : Rudianto Lallo: Tak Boleh Bertentangan Konstitusi Dan HAM

DPR mengatakan, lembaganya bersama Pemerintah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan ahli terkait pemiskinan koruptor, tetapi muncul perdebatan kuat karena dinilai berpotensi bertentangan dengan HAM. Apakah alasan ini dapat diterima, Mas?

Tidak. Konstitusi melarang hak milik diambil secara sewenang-wenang. Perampasan lewat pengadilan, dengan kesempatan membela diri, bukan perbuatan sewenang-wenang.

Bagaimana dengan alasan terkait HAM?

Baca juga : DPR Siapkan Payung Hukum Angkutan Kendaraan Roda Dua

Kekhawatiran HAM dijawab dengan pengaman. Negara membuktikan terlebih dahulu ketimpangannya, pejabat diberi kesempatan menjelaskan, dan hakim yang memutus. Pasalnya tidak perlu dihapus.

Lagi pula, aspirasi yang “diserap” itu selektif. Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar harta di luar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa dirampas diabaikan. Koalisi antikorupsi tidak diundang ke pembahasan substansi. Sementara itu, yang didengar justru pihak yang menolak. Padahal, korupsi sendiri melanggar hak asasi jutaan orang atas layanan publik.

Menurut Anda, apa dampak dicoretnya aturan pemiskinan koruptor dalam agenda pemberantasan korupsi?

Baca juga : Pasar Produk Indonesia Makin Luas Di Eropa

Hitungan koruptor tidak berubah. Korupsi tetap menguntungkan. Penjara beberapa tahun, harta tetap aman. Bahkan, uang pengganti yang tidak dibayar bisa diganti dengan tambahan kurungan. Efek jera hilang, kerugian negara tetap tidak kembali, dan LHKPN tetap sekadar formalitas.

Komisi III DPR menilai bahwa perampasan aset tetap bisa dilakukan ketika sudah ada keputusan pengadilan dan terbukti kekayaannya berasal dari hasil korupsi. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 22 November 2026 dengan judul "DPR Coret Aturan Pemiskinan Dalam UU Perampasan Aset, Apa Alasannya? "

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense