Dark/Light Mode

DPR Coret Aturan Pemiskinan Dalam UU Perampasan Aset, Apa Alasannya?

Rudianto Lallo: Tak Boleh Bertentangan Konstitusi Dan HAM

Minggu, 22 November 2026 07:10 WIB
Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR. Foto: Istimewa
Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan bahwa ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan. Keputusan DPR ini pun menjadi perbincangan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan dua alasan utama di balik keputusan tersebut seusai Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Alasan pertama berkaitan dengan pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan praktik hukum di sejumlah negara.

Habiburokhman menyebutkan, Komisi III bersama Pemerintah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan ahli terkait isu tersebut. Namun, muncul perdebatan kuat karena ketentuan itu dinilai berpotensi bertentangan dengan HAM.

Baca juga : DPR Siapkan Payung Hukum Angkutan Kendaraan Roda Dua

“Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujar Habiburokhman.

Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara, bukan hukum materiil yang menetapkan norma penghukuman pidana.

“Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang, sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” kata Habiburokhman.

Baca juga : Pasar Produk Indonesia Makin Luas Di Eropa

Atas dasar pertimbangan HAM dan sifat hukum acara tersebut, pembentuk undang-undang memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam naskah UU Perampasan Aset.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menjelaskan bahwa pelaku kejahatan tetap bisa dimiskinkan, apabila aparat penegak hukum mau bekerja secara progresif. Instrumen hukumnya sudah berlapis, mulai dari KUHAP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset, hingga Undang-Undang Perampasan Aset.

“Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, penyidik bisa langsung menyita aset-asetnya untuk kemudian dibuktikan di persidangan. Jika terbukti aset tersebut berasal dari hasil kejahatan, baik korupsi, narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maupun judi online, semuanya bisa dirampas untuk negara,” jelas Rudianto Lallo saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026).

Baca juga : Desa Jadi Fondasi Utama Wujudkan Indonesia Emas

Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim menegaskan, penghapusan aturan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar merupakan jantung UU Perampasan Aset. Menurut dia, tanpa adanya aturan tersebut, undang-undang ini hanya bisa mengambil aset yang sudah terbukti terkait dengan perkara tertentu, sama seperti yang sudah bisa dilakukan selama ini.

“Istilah ‘pemiskinan’ pun menyesatkan. Tidak ada yang dimiskinkan. Yang diambil hanya harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harta yang sah tetap milik pejabat,” tegas Ibrahim kepada Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026).

Untuk mengetahui pandangan Rudianto Lallo mengenai penghapusan aturan pemiskinan dalam UU Perampasan Aset, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.