Serial Korea Squid Game bukan sekadar tontonan. Namun, sebuah fenomena budaya yang membalut kritik sosial dengan visual kekerasan yang ekstrem. Meskipun ditujukan untuk penonton dewasa, tayangan ini dengan mudah menembus ruang digital anak-anak dan remaja Indonesia. Ironisnya, bukan hanya ditonton, tetapi juga berpotensi ditiru.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, anak-anak dari berbagai sekolah memainkan permainan ala Squid Game dengan hukuman fisik. Situasi ini jelas mengkhawatirkan. Social Learning Theory dari Albert Bandura (1977) menyebutkan, anak belajar dari yang mereka lihat. Ketika tayangan menyajikan kekerasan sebagai cara bertahan hidup, nilai-nilai itu bisa diserap tanpa filter.
Baca juga : Tiga Target Dan Lima Strategi Pengendalian Kusta
Penelitian Bushman & Huesmann (2006) bahkan menyimpulkan, konsumsi media kekerasan berhubungan langsung dengan peningkatan agresivitas. Di saat yang sama, anak dan remaja berada dalam tahap perkembangan moral yang rentan dipengaruhi media. Ini diperkuat teori perkembangan moral Kohlberg (1981).
Kini, Squid Game Season 3 sudah rilis. Jika mengikuti pola dua musim sebelumnya, potensi eskalasi kekerasan dan dilema moral akan semakin tinggi. Permainan yang lebih sadis, karakter “baik” yang berubah menjadi kejam, hingga viralitas sosial media menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang psikososial anak. Lantas, bagaimana negara harus bersikap?
Baca juga : Pelindo Kawal Ketahanan Pangan Nasional
Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa negara wajib melindungi anak dari konten bermuatan kekerasan. Namun, regulasi kita belum cukup adaptif terhadap realitas dunia digital. Tayangan berbahaya masih bisa diakses bebas lewat ponsel di kamar tidur anak.
Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiraran Indonesia (KPI), perlu segera memperkuat sistem pengawasan konten digital. Mulai dari verifikasi usia berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), kontrol orang tua di platform streaming, hingga edukasi literasi media di sekolah. Perlu juga ada kerja sama lintas negara dengan penyedia platform seperti Netflix agar distribusi konten bisa disesuaikan dengan regulasi lokal.
Baca juga : Singo Edan Gercep Konsolidasi Sambut Liga 1
Perlindungan anak dari tayangan berbahaya bukan cuma soal moral, tapi amanat konstitusi. Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa anak berhak atas tumbuh kembang yang sehat dan perlindungan dari kekerasan. Kita tidak bisa membiarkan algoritma dan pasar bebas menentukan masa depan anak-anak Indonesia. Negara harus hadir, bukan sekadar bereaksi. Karena dalam perlindungan anak, pencegahan jauh lebih penting daripada penyesalan.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.