RM.id Rakyat Merdeka - Industri minyak dan gas (migas) akan berkontribusi besar terhadap kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pasokan gas bumi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi bagi industri hilirisasi nikel akan mendukung kebijakan hilirisasi nikel nasional ke depan,” kata Vice President PetroChina Internasional Jabung Ltd. Gusminar.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”, di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).
Pembicara lainnya adalah Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Eddy Agus Basuki, bersama pakar minerba Syamsu Daliend.
Menurut Gusminar, saat ini kebutuhan listrik yang paling besar di Sulawesi dipergunakan untuk smelter hingga tahun 2030 mencapai 11.139 megawatt (MW).
Sesuai dengan kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah terlihat telah mengupayakan untuk penyediaan energi bersih menggunakan natural gas dengan kebutuhan sebesar ± 2.500 MMSCFD yang tersedia di daerah tersebut maupun dari daerah lain yang didistribusikan dalam bentuk pipanisasi atau LNG sebagai bagian dari komitmen transisi ke energi bersih.
Baca juga : Ekrafest 2024 Siap Rayakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional
“Dengan adanya konfirmasi pasokan gas ini, diharapkan akan mendukung hilirisasi nikel terutama dalam menjamin kebutuhan listrik di smelter-smelter tersebut,” ungkap Gusminar.
Dia menambahkan, berdasarkan statistik ketersediaan cadangan Gas Indonesia terbukti (P1) sebesar 35,30 TSCF dari total potensi sebesar 54.76 TSCF yang tersebar di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia.
Dari data yang dikeluarkan pemerintah, realisasi penyaluran gas bumi domestik 2023 sebesar 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi paling besar untuk industri sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5 persen).
Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang.
Kemudian, mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri.
“Jadi kita optimistis hilirisasi nikel nasional dapat terwujud,” ujar Gurminar.
Baca juga : Wamenperin: Industri Manufaktur Seperti Jantung, Harus Diperkuat
Senada dengan Gusminar, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono mengatakan, pasokan gas dan energi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan industri hilir nikel ke depannya.
Selain mampu meningkatkan pendapatan negara, Hilirisasi nikel juga penting untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
“Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting untuk memastikan agar sektor nikel dapat memberikan manfaat jangka Panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya akan terus mengawal regulasi yang ada agar mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat.
“Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik," ujar Bambang.
Dia menegaskan, pihaknya juga mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif.
Baca juga : MSI Dorong Singkong Jadi Komoditas Strategis Nasional
Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjabat menteri ESDM.
"Kita optimis dan siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Bambang.
Pakar minerba Syamsu Daliend menambahkan, pihaknya sangat mendukung kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan oleh pemerintah saat ini.
Karenanya, hilirisasi nikel memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan hilirisasi nikel Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar global, sekaligus memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutup dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.