RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Center for Sustainable Economic Development (CSED) INDEF, Prof. Murniati Mukhlisin, menyoroti pentingnya literasi ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Meski optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2025 cukup tinggi dengan proyeksi di angka 5,0-5,3 persen, rendahnya literasi syariah menjadi tantangan besar.
Menurut data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan syariah Indonesia hanya mencapai 39,11 persen, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional yang berada di angka 65,08 persen. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah yang hanya 12,88 persen, sementara inklusi keuangan konvensional mencapai 73,55 persen.
“Kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan risiko keuangan syariah masih minim. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi,” ujar Prof. Murniati dalam diskusi “Outlook Ekonomi Syariah 2025: Kontribusi Ekonomi Syariah untuk Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen” di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Baca juga : Publik Optimis Ekonomi Indonesia Membaik Di Tahun 2025
Perbankan Syariah dan Tantangan Literasi
Perbankan syariah saat ini hanya mencakup 6,7 persen dari total aset perbankan nasional, meskipun pertumbuhannya mencapai CAGR 12-15 persen dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga menjadi pemimpin global dalam penerbitan sukuk, yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan lingkungan.
Namun, Prof. Murniati menekankan, literasi yang rendah menghambat pemanfaatan potensi keuangan syariah secara optimal. “Digitalisasi dan edukasi perlu diperkuat untuk mendorong inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan generasi muda,” ungkapnya.
Baca juga : Tiap Rupiah Yang Dipake Harus Dirasakan Rakyat
Selain rendahnya literasi, masalah ekonomi juga menjadi pemicu utama perceraian di Indonesia, seperti yang terlihat dari meningkatnya kasus akibat judi online dan pinjaman online. Prof. Murniati menawarkan solusi berbasis syariah untuk mengatasi masalah ini.
“Prinsip syariah menolak unsur riba, gharar, maysir, dan zhalim. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat,” jelasnya.
Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencanangkan berbagai kebijakan, termasuk kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) oleh bank konvensional, pengembangan peta jalan nasional keuangan syariah, serta pemberian insentif pajak untuk sukuk.
Baca juga : Hilirisasi Menuju Kedaulatan Energi
“Namun, perlu upaya bersama dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menjadikan literasi syariah sebagai bagian penting dari sistem pendidikan dan digitalisasi layanan keuangan,” tutup Prof. Murniati.
Dengan memperkuat literasi ekonomi syariah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.