RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan untuk menjaga iklim investasi merupakan langkah tepat. Sebab, kedua masalah itu selama ini menjadi penyebab biaya investasi di Tanah Air membengkak.
Di balik target Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, muncul sejumlah kasus premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu iklim investasi.
Aksi premanisme ini tak lagi sebatas kekerasan fisik, tetapi dalam bentuk proposal kegiatan yang dipaksakan, hingga pemalakan kepada pelaku usaha.
Situasi ini membuat Presiden Prabowo gerah. Pemerintah pun bergerak cepat untuk memberantas praktik-praktik yang merusak iklim investasi dan menurunkan daya saing ekonomi nasional.
“Pak Presiden, Pemerintah, betul-betul resah. Seharusnya tidak boleh ada aksi-aksi premanisme, apalagi yang dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu. Mengatasnamakan ormas, tetapi justru tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Atas kondisi ini, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan.
Baca juga : Sektor Tambang Target Serangan Siber Global
Satgas ini diharapkan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat, pelaku usaha, sekaligus bentuk ketegasan negara dalam menjaga kepastian hukum dan kenyamanan berusaha.
Prasetyo menegaskan, Pemerintah tidak akan ragu menindak ormas-ormas yang tindakannya sudah masuk ranah pidana.
“Kalau misalnya aksi ormas sudah masuk ke tindak kriminal, teman-teman polisi yang akan menangani. Apalagi kalau tingkat tindak pidananya sudah tidak bisa ditoleransi, akan kita tindak,” katanya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Dia menyebut, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun pelaku usaha harus bersatu mencegah praktik-praktik ilegal yang bisa mengganggu kepercayaan investor.
“Tujuan utamanya, investasi harus kita jaga dan ke depannya tidak ada hambatan-hambatan seperti aksi premanisme atau pemalakan,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Baca juga : Normalisasi Ciliwung Bisa Kurangi Banjir 40 Persen
Dia menambahkan, Pemerintah berkomitmen tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk intervensi dari ormas atau kelompok mana pun yang tidak memiliki dasar hukum.
“Kami ingin negara hadir. Kita harus bisa memberikan jaminan bahwa iklim investasi di Indonesia bersih dari tekanan-tekanan yang tidak berdasar hukum. Ini soal kepercayaan, bukan hanya bagi investor asing, tetapi juga pelaku usaha nasional,” katanya.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, praktik premanisme menjadi salah satu penyebab utama biaya investasi di Indonesia tergolong tinggi, selama ini.
Tak hanya dipengaruhi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang belum turun signifikan, tetapi juga akibat biaya-biaya tidak resmi di lapangan.
“Predikat tersebut bukan hanya dari sisi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang masih relatif belum turun. Tapi juga dari masalah pemerasan yang kerap terjadi di lapangan,” kata Huda kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, pemerasan hingga permintaan jatah proyek dari preman, oknum aparat, atau pengusaha lokal menjadi beban tambahan yang tidak kecil bagi investor. Biaya tersebut sebenarnya tidak perlu ada, tetapi kerap dianggarkan sebagai biaya tambahan untuk proses perizinan dan keamanan.
Baca juga : Prabowo Mulai Genjot Swasembada Energi
Akibatnya, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yakni ukuran efisiensi investasi dalam menghasilkan output, menjadi lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga.
“Akhirnya, banyak investor yang putar balik ketika ingin investasi di Indonesia. Kalau terus dibiarkan, Pemerintah Indonesia kalah dengan preman,” sambung Huda.
Ia berharap, Presiden Prabowo harus turun tangan secara langsung karena situasi ini bukan hanya merugikan pelaku usaha tetapi merusak citra Indonesia di mata investor asing.
“Investor lainnya akan melihat Indonesia bukan tempat yang nyaman dan baik untuk investasi. Jika ini terjadi, ribuan triliun investasi terancam hilang,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.