RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memperkuat pijakan menuju transisi energi nasional, di mana teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) kini menjadi bagian integral dari strategi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Namun, di tengah geliat investasi dan perencanaan proyek CCS/CCUS, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak, bahwa pengembangan bisnis ini berisiko memperlambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menegaskan, program CCS/ CCUS menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target NZE.
Beberapa proyek percontohan dalam pengembangan program ini telah dilakukan dan memberikan feedback positif, meski dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan, seperti biaya investasi yang tinggi, hingga munculnya kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap program pengembangan EBT.
Baca juga : STANIA Resmikan Pabrik Solder Ramah Lingkungan Pertama Di Indonesia
Dadan mengakui, tidak semua energi fosil dapat langsung ditinggalkan. Karena itu, CCS/ CCUS ini menurutnya hadir sebagai jembatan transisi.
"Kita tidak bisa menghindari kenyataan, masih ada industri dan pembangkitan yang belum bisa sepenuhnya beralih ke EBT, sehingga CCS menjawab kebutuhan itu,” ujar Dadan, dalam sambutannya saat membuka acara Webinar bertema "Menakar Potensi Bisnis CCS/ CCUS di Indonesia" yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Energi Indonesia (AJEI) di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, pemerintah juga sangat serius memastikan ekosistem pengembangan program CCS/ CCUS ini dapat berjalan optimal. Selain regulasi yang dinilai lebih maju dibanding negara-negara tetangga, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memastikan program ini tetap sustain, tanpa harus menghilangkan program serupa seperti pengembangan EBT.
Bahkan, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan Singapura untuk melakukan pilot project pengembangan CCS/ CCUS, yang ditandatangani pada Oktober 2022 terkait kerja sama CCS/CCUS lintas batas.
Baca juga : Seskab Teddy: Presiden Putuskan Gabung BRICS, Indonesia Kian Dipandang Dunia
Fokus kerjasama yang dijalin ini adalah pengembangan regulasi, studi kelayakan teknis dan ekonomi, serta kerangka kerja legal untuk transportasi dan penyimpanan karbon lintas negara.
"Ini menjadi peluang ekonomi kita. Kita pastikan, dari sisi risiko, keekonomian dan regulasi, bisa sesuai. Melalui kerjasama ini, akan membuka peluang ekonomi baru dan memberikan kesempatan baru untuk menurunkan emisi," kata Dadan.
Koordinator Pokja Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional Kementerian ESDM, Dwi Adi Nugroho menambahkan, Indonesia telah menyiapkan regulasi yang memungkinkan CCS/CCUS berkembang, termasuk dalam konteks kerja sama internasional. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 2 Tahun 2023 dan Perpres No. 14 Tahun 2024 menjadi dasar utama, bagaimana pemerintah serius memperhatikan program ini.
"Saat ini, kami juga sedang menyiapkan dua skema utama dalam pengembangan bisnis CCS/CCUS ini. Sebab kami sedang menyusun Peraturan Pemerintah (lainnya) untuk memperkuat regulasi bisnis CCS secara komprehensif,” katanya.
Baca juga : Harmoni Angklung Menggema di FAO Roma: Diplomasi Budaya Indonesia Makin Bersinar
Isu lintas batas atau cross-border, lanjut Dwi, juga menjadi perhatian dalam pengembangan CCS/CCUS. Karena itu, diperlukan payung hukum bilateral, agar kerja sama antarnegara tidak hanya menguntungkan pihak asing.
“Kita tidak mau hanya jadi tempat buang karbon. Harus ada kaitan dengan investasi. Kalau tidak dimanfaatkan, ini bisa jadi masalah di kemudian hari," sambungnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.