Sebelumnya
“Kalau berbicara pemberdayaan masyarakat, wujudnya terlihat dari puluhan ribu SPPG yang semuanya melibatkan masyarakat,” papar Sony.
Dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 62,35 juta jiwa, terdiri atas 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta masyarakat non-peserta didik.
Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha sebagai pemasok bahan pangan. Hingga kini, sebanyak 116.465 pemasok turut berpartisipasi. Meliputi 11.430 koperasi, 1.180 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 48.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sekitar 54.000 pemasok lainnya.
Sony menilai, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan adanya efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat. “Program MBG memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor,” jelas Sony.
Baca juga : Nunggu 5-10 Menit, Bus Shalawat Siap Layani Puluhan Ribu Jemaah
Sementara, pemerintah menargetkan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru di periode pertama Presiden Prabowo. Caranya dengan memaksimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, KUR merupakan instrumen utama untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.
“Yang kami punya target 10 juta penduduk lima tahun ke depan ini bisa berusaha dengan mudah dan mendapatkan pekerjaan yang baik,” papar Muhaimin dalam konferensi pers rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Cak Imin, sapaan Muhaimin mengingatkan ada payung hukumnya untuk penguatan UMKM. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca juga : Bersiap Hadapi Tahun Politik, Golkar Jatim Tingkatkan Kapasitas Anggota Dewan
“Ini Pak Maman (Menteri UMKM) sama saya akan terus mengejar agar kewajiban 40 persen itu segera dilaksanakan secara lebih serius,” beber Ketua Umum PKB itu.
Tidak hanya di wilayah perkotaan, pemerintah juga mengarahkan fokus pemberdayaan ekonomi ke tingkat desa. Potensi ekonomi kreatif berbasis desa, termasuk sektor pariwisata, akan terus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
“Potensi ekonomi kreatif di desa baik pariwisata, potensi ekonomi kreatif di desa akan menjadi terus konsentrasi kerja kita,” tutur Cak Imin.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal I 2026 mencapai 8.389 orang. Jawa Barat terbanyak dengan 1.721 orang yang di-PHK. Disusul Kalimantan Selatan 1.071 orang dan Kalimantan Timur 915 orang.
Baca juga : PKB Belum Tentukan Threshold Pemilu 2029
Sebaliknya, jumlah PHK terendah tercatat di sejumlah provinsi. Gorontalo mencatat dua orang, Maluku Utara lima orang, Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang.
“Tenaga kerja yang terkena PHK akibat mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak termasuk dalam perhitungan (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025),” tulis Kemenaker berdasarkan data Satudata Kemenaker yang dirilis Senin (6/4/2026) lalu.
Secara tren, jumlah PHK menunjukkan penurunan dari bulan ke bulan. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun signifikan menjadi 526 orang pada Maret 2026. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.