RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya menjaga pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, sekaligus memperkuat birokrasi yang bersih, cepat dan melayani.
Semangat itu diteguhkan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang menjadi momentum penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan fiskal, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pancasila harus menjadi pedoman utama bagi seluruh aparatur negara menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara. Tapi juga sumber moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan,” ujar Purbaya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (1/6/2026).
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tersebut menegaskan pentingnya nilai persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan dan perdamaian di tengah berbagai tantangan global. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi.
Baca juga : DPRD DKI Usul Tambah Satpol PP, Jakarta Darurat Begal
Purbaya menegaskan, bagi Kemenkeu, implementasi nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara.
“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan amanat rakyat yang wajib dikelola secara bertanggung jawab demi mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Menurut dia, setiap kebijakan negara harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, kredibilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca juga : Spanyol Favorit Juara Piala Dunia
Menurutnya, konsep Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dalam satu upaya bersama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
“Arahan Presiden terkait birokrasi yang bersih, tertib, cepat dan melayani harus menjadi pendorong bagi Kemenkeu memperkuat reformasi birokrasi,” tuturnya.
Langkah itu diwujudkan melalui perbaikan tata kelola, penyederhanaan proses kerja, penguatan integritas, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui integritas yang tinggi. Seluruh pegawai Kemenkeu memiliki tanggung jawab menjaga martabat negara dalam setiap tugas yang dijalankan.
“Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ucapnya.
Baca juga : Indonesia Open, Jojo Pasang Target Juara
Purbaya juga mengajak seluruh jajaran Kemenkeu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan dengan terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat semangat persatuan dan gotong royong. NOV
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Rabu, 3 Juni 2026 dengan judul "Kemenkeu Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara, Purbaya Implementasikan Pancasila Di Kebijakan Fiskal"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.