RM.id Rakyat Merdeka - Keputusan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mempertahankan harga Pertamax di level Rp16.250 per liter meski harga minyak dunia melemah dinilai masih memiliki dasar kebijakan yang rasional.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga atau price smoothing, bukan semata-mata mengikuti fluktuasi harga minyak mentah.
Seperti diketahui, pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 1 Juli 2026, Pertamina menurunkan harga sejumlah produk BBM. Namun, harga Pertamax (RON 92) tetap dipertahankan di angka Rp16.250 per liter.
Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, mengatakan keputusan tersebut sudah dapat diperkirakan berdasarkan model perhitungan yang dikembangkannya. Menurut dia, Pertamina selama ini menerapkan mekanisme price smoothing agar perubahan harga tidak terlalu bergejolak.
"Ketika Pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250 pada Juni lalu, harga tersebut sebenarnya masih berada di bawah harga yang disiratkan formula karena harga produk BBM dunia saat itu sedang sangat tinggi. Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga Pertamax, bukan langsung menurunkannya," ujar Yayan, Jumat (3/7/2026).
Baca juga : Pupuk Indonesia dan Pertamina Kolab Wujudkan Ketahanan Energi dan Pangan
Yayan menjelaskan, harga BBM nonsubsidi tidak hanya dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Penetapan harga juga mempertimbangkan formula pemerintah serta strategi bisnis Pertamina sebagai badan usaha penyedia BBM.
Berdasarkan simulasi yang disusunnya, harga dasar Pertamax pada Agustus memang berpotensi berada di kisaran Rp13.700 per liter. Namun, dengan pendekatan price smoothing, harga diperkirakan tetap berada di sekitar Rp16.000 per liter atau tidak jauh berbeda dengan harga saat ini.
Dia menambahkan, apabila Pertamax langsung diturunkan mengikuti formula, dampaknya diperkirakan mampu menurunkan inflasi sekitar 0,4 poin persentase dalam tiga bulan.
Sebaliknya, jika harga dipertahankan, manfaat pelemahan harga minyak dunia lebih banyak digunakan untuk memperbaiki margin Pertamina, sementara beban subsidi Pertalite dan Solar tetap menjadi komponen terbesar dalam anggaran pemerintah.
"Jika Pertamax dipangkas ke formula, estimasi pass-through kami menyiratkan sekitar 0,4 poin persentase penurunan inflasi selama tiga bulan. Jika ditahan, dampaknya terhadap inflasi nihil dan penurunan harga minyak lebih banyak mengalir untuk pemulihan margin Pertamina," jelasnya.
Baca juga : Hari Pertama Layanan Umrah Di Terminal 2F Soetta Berjalan Lancar
Pandangan senada disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, keputusan belum menurunkan harga Pertamax masih dapat dibenarkan selama didasarkan pada perhitungan yang komprehensif dan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Harga BBM tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah dunia pada hari tertentu. Pemerintah dan badan usaha juga memperhitungkan harga rata-rata dalam periode tertentu, nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, biaya distribusi, pajak, hingga cadangan untuk mengantisipasi gejolak pasar. Karena itu, penurunan harga minyak dunia tidak selalu harus langsung diikuti dengan penurunan harga jual di dalam negeri," ujar Kristian.
Dia menegaskan, sebagai BBM nonsubsidi, Pertamax memang tidak harus mengalami penyesuaian harga setiap kali harga minyak dunia turun. Yang terpenting, harga jual masih mencerminkan biaya penyediaan sesuai formula yang berlaku.
"Apabila hasil perhitungan menunjukkan harga yang berlaku masih mencerminkan biaya penyediaannya, maka mempertahankan harga bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip pasar. Namun apabila biaya penyediaan sudah turun secara nyata tetapi harga tetap dipertahankan, pemerintah dan badan usaha perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa konsumen menanggung beban yang tidak semestinya," katanya.
Kristian juga mengingatkan agar pemerintah tidak mencampurkan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi dengan kepentingan menutup defisit anggaran negara. Jika alasan utama mempertahankan harga adalah memperkuat kondisi fiskal, menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan dasar kebijakan tersebut secara terbuka agar tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor energi.
Baca juga : Komut Pertamina Apresiasi Kemandirian Warga Kalanganyar Lewat CSR Pertamina
"Keberhasilan kebijakan energi tidak hanya diukur dari murah atau mahalnya harga bahan bakar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan penyediaan energi, kesehatan keuangan negara, serta kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan," tuturnya.
Sebelumnya, Pertamina menetapkan harga BBM nonsubsidi terbaru yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Harga Pertamax tetap bertahan di level Rp16.250 per liter setelah sempat naik pada 10 Juni lalu.
Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) turun Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter. Adapun Pertamax Green 95 juga masih dipertahankan di harga Rp17.000 per liter.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.