Masih Saling Serang, Perdamaian AS-Iran Hanya Di Atas Kertas

RM.id  Rakyat Merdeka - Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali saling serang meski telah menyepakati gencatan senjata. Perdamaian kedua negara tersebut hanya di atas kertas. 

Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan terjadi di Dermaga Taherouyeh, wilayah selatan Iran, pada Jumat (26/6/2026) malam. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Sirik dan Pulau Qeshm setelah proyektil menghantam sejumlah lokasi. 

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi pihaknya menyerang gudang rudal dan drone serta radar pesisir milik Iran di sekitar Selat Hormuz. Washington menyebut operasi itu sebagai respons atas dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut.

"Ini respons tegas terhadap serangan kemarin terhadap sebuah kapal kargo komersial yang sedang melintasi Selat Hormuz," demikian pernyataan CENTCOM dikutip dari AFP, Sabtu (27/6/2026). 

Militer AS juga menyatakan Iran sebelumnya menyerang kapal tanker minyak berbendera Panama, Kiku, yang mengangkut lebih dari dua juta barel minyak mentah. CENTCOM turut merilis rekaman udara yang memperlihatkan ledakan di sejumlah target militer Iran. 

Baca juga : Segera Limpahkan Berkas, KPK Pantau Kesehatan Yaqut Di Rumah Sakit Polri

Iran tidak secara langsung mengakui maupun membantah keterlibatannya dalam serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebelumnya memperingatkan kapal yang melintasi Selat Hormuz tanpa izin Teheran akan ditindak. 

Ketegangan meningkat sehari kemudian setelah IRGC mengklaim melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain. Garda Revolusi menyebut telah menghantam delapan fasilitas militer, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait dan markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. 

"Setiap agresi musuh, apa pun dalihnya, bahkan terhadap target yang tidak signifikan, akan dibalas dengan sangat menghancurkan," demikian pernyataan IRGC dikutip dari AFP, Minggu (28/6/2026).

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi menilai, serangan terbaru AS menunjukkan Washington tidak memiliki komitmen terhadap diplomasi. Menurut dia, serangan di tengah proses negosiasi lanjutan merupakan pelanggaran terhadap semangat gencatan senjata dan berpotensi menggagalkan upaya penyelesaian konflik. 

“Pelanggaran gencatan senjata yang ceroboh ini, seperti biasa, akan berujung pada kemunduran dan penyesalan bagi pihak mereka," tegasnya seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (27/6/2026). 

Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Ajak Semua Pemangku Kebijakan Berdiskusi

Senada, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tindakan AS sebagai bukti bahwa Washington tidak menghormati komitmen yang telah disepakati. “Mengingkari janji adalah bagian dari sifat rezim ini," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Iran dilansir Aljazeera, Minggu (28/6/2026). 

Di pihak lain, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan, negaranya tetap mematuhi nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni 2026. Namun, ia memperingatkan Iran akan menghadapi respons keras apabila kembali melakukan serangan. 

"Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kami telah mematuhinya. Namun, kekerasan akan dibalas dengan kekerasan," ujar Vance melalui akun media sosial X dikutip dari AFP, Minggu (28/6/2026). 

Serangan Iran juga memicu kecaman dari Bahrain dan Kuwait. Kedua negara Teluk itu menilai aksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan mereka dan mengancam stabilitas kawasan. 

Kementerian Luar Negeri Bahrain meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar sidang darurat untuk membahas eskalasi terbaru. Pemerintah Bahrain juga kembali mengaktifkan sirene peringatan serangan udara dan mengimbau masyarakat menuju lokasi yang aman. 

Baca juga : Satriwan Salim: Harus Didetailkan, Guru Seperti Apa Yang Layak

Sementara itu, Kuwait menegaskan, berhak mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan melindungi warga negaranya. “Ini, pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan," kata tulis Kemlu Kuwait dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Minggu (28/6/2026). 

AS dan Iran sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni 2026 dengan mediasi Pakistan sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama empat bulan. Kesepakatan tersebut memuat komitmen kedua pihak untuk menghentikan operasi militer, membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, melanjutkan perundingan isu nuklir, serta memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal komersial. [UMM/FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.